HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Boikot Media Mirip Praktek Mafia, “Terkutuklah” Dipo Alam

February 22
12:56 2011

Adhie Massardi : Seruan Seskab Dipo Boikot Iklan Mirip Praktik Mafia, Investor pun Takut!

HMINEWS- Aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi menilai ancaman boikot iklan terhadap salah satu harian dan televisi nasional yang dilontarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tak ubahnya praktik mafia. Tindakan tersebut merupakan abuse of power yang sangat besar.

”Cara-cara ini sangat tidak sehat. Pemerintah mengajarkan hal-hal yang tidak sehat kepada masyarakat. Praktik-praktik semacam ini dilakukan oleh mafia,” ujarnya Senin (21/2/2011).

Menurut Adhie, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu melanggar hak publik untuk mengetahui informasi.

”Mafia membeli dan memusnahkan media sehingga hak publik untuk mengetahui informasi terlanggar. Ada juga perusahaan multinasional besar yang melanggar hukum, ketika ditulis beritanya kemudian mereka boikot iklannya,” imbuh mantan juru bicara presiden era Gus Dur ini.

”Sekarang ini, kalau pemerintah benar-benar melakukan hal itu (memboikot iklan), sama saja dengan mafia.”

Menyoal dari mana sikap tersebut berasal, Adhie menegaskan ada dua kemungkinan. Pertama, ancaman tersebut berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan melalui sekretaris kabinet. Atau, sikap tersebut diusulkan Dipo dan dilakukan atas persetujuan SBY.

”Dalam hal ini, saya tidak melihat kewenangan dia (Dipo) untuk melakukannya. Tapi, dia adalah bagian dari pemerintah. Jadi, keputusan tersebut kemungkinan berasal dari pemerintah yang disampaikan melalui dirinya.”

Adhie juga mengajak kalangan pers untuk tidak gentar terhadap ancaman yang dinilainya melanggar etika pers tersebut.

”Ini melanggar etika pers. Menurut saja, wajib dikritik oleh kalangan pers kalau hal itu benar-benar dilakukan. Pers jangan gentar. Ini merupakan abuse of power yang luar biasa dan tidak patut.”

Akan tetapi, ia memandang tindakan yang diambil pemerintah saat ini berbeda dengan yang dilakukan penguasa Orde Baru.

”Kalau Orde Baru kan dengan kekuasaan, dia menelepon dan meneror media. Kalau sekarang cara baru para mafioso itu adalah dengan mengancam tidak memasang iklan atau membeli produk pers yang menulis tentang mereka,” ujarnya mencontohkan kasus yang pernah terjadi dengan salah satu media di Tanah Air.

Sementara itu, menanggapi pernyataan yang keluar dari mulut Dipo yang akhir-akhir kini terkesan kian menantang, Adhie mengungkapkan keheranannya. Belum lama ini, Dipo pernah menyebut para aktivis dan pengamat yang mengkritiknya sebagai terjangkit mata kalong. Sedangkan tokoh lintas agama disebutnya sebagai rombongan gagak hitam.

”Saya sendiri mula-mula kaget bahwa metafora yang diungkapkan selalu binatang. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan metafora teman-teman aktivis yang menggunakan metafora kerbau itu,” tukasnya.

Namun, dia tidak mengharapkan SBY bersedia mencopot Dipo dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet.

”Saya lihat secara keseluruhan, dia itu merupakan representasi dari pemerintah. Saya pikir SBY tidak akan mencopotnya, karena apa yang diutarakannya merupakan bagian dari kebijakan Presiden. Kalau saran itu bukan berasal dari Presiden, pasti telah disetujui Presiden,” pungkasnya

Sementara itu, Dhani, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai, Apa yang dikatakan Seskab Dipo merupakan pernyataan keji yang merusak nilai-nilai demokrasi.

“Maka terkutuklah Dipo Alam dengan Pernyataannya tersebut, Semoga Tuhan mengampuninya” harap Dhani.[]mi/ian

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

1 Comment

  1. Razi
    Razi February 28, 21:13

    Boikot emang salah.. tapi apa yg dilakukan media grup apakah sepenuhnya benar menuntut sampai 100 miliar??

    Media dengan analisisnya juga emang sering mengkritik pemerintah.. Tp kenapa sampai kebakaran jenggot kalau di kritik??

    Skrg byk media yg tidak berimbang mengabarkan, atau terlalu mempolitisir beritanya.. mereka kan menyampaikan berita.. bukannya gosip..

    Jgn paranoid.. Kalau dikritik harus dewasa juga dong..

    Reply to this comment

Write a Comment