HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

Bambang Soesatyo : KPK Jangan Tebang Pilih, Darmin Wajib Diperiksa Soal Mafia Pajak!

February 06
10:53 2011

KPK Harus Berani Periksa Darmin Soal Mafia Pajak PT MNA dan PT WNI

HMINEWS- KPK dan kejaksaan harus segera mendalami kasus besar lainnya yang diduga melibatkan pejabat tinggi maupun mantan pejabat tinggi. Masalahnya, kasus-kasus itu sudah terlanjur dibuka di ruang publik. Kredibilitas penegak hukum akan bertambah buruk jika kasus-kasus itu didiamkan.

Demikian hal tersebut disampaikan Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar dalam rilisnya yang diterima HMINEWS.COM minggu (6/2/2011) di Jakarta

Menurut Bambang, Ada dua kasus yang harus segera diperiksa KPK yaitu, Kasus pertama yang masih berkait dengan mafia pajak adalah restitusi pajak Rp 7,2 trilyun PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA) milik Wilmar Group.  Dua perusahaan ini praktis milik asing, karena 96 persen saham WNI-MNA dikuasai Tradesound Investment Ltd yang beralamat di PO BOX 71, Craigmuir Chamber Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Restusi tersebut diajukan semasa Dirjen Pajak dijabat Darmin Nasution (kini Gubernur BI). KPP Besar Dua mengendus dugaan pidana dalam pengajuan restitusi WNI-MNA. Ada indikasi direksi WNI – MNA  merekayasa laporan transaksi jual-beli demi mendapat restitusi.

Berikutnya adalah dua kasus yang melibatkan mantan menteri keuangan Sri Mulyani. Menurut mantan penasehat PM Thailand Thaksin, Justiani atau Liem Siok Lan. Sri Mulyani  ternyata merangkap sebagai sales promotion girl-nya IMF, karena mendapat fee 1 persen dari setiap pinjaman.

“Modus itu jelas koruptif, karena tidak ada ketentuan perundang-undangan yang membolehkan pejabat negara mendapatkan fee dari setiap negosiasi pinjaman”, kata Bambang

Sebelumnya, KPK didesak menindaklanjuti temuan BPK soal pelanggaran prosedur penggunaan anggaran renovasi rumah dinas mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Anggaran renovasi rumah  sebesar Rp1,32 milyar itu diambil dari pos Dana Taktis Operasional Kementerian Keuangan.

“Mendiamkan kasus-kasus ini hanya akan memperkuat keyakinan publik tentang tebang pilih kasus”, kata Bambang.[]dni

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment