HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

SBY-Boed Minim Kepedulian, Buruk Melayani!

December 28
00:32 2010

Bambang Soesatyo, Anggota DPR FPG & Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Oleh: Bambang Soesatyo*

HMINEWS- Disorientasi pemerintah sepanjang tahun 2010 ini menyebabkan kepedulian dan  kualitas layanan  birokrasi negara kepada rakyat terbilang amat buruk.Gejala serupa masih berlangsung pada tahun mendatang, kalau pemerintah terus sibuk  mengurus  dirinya sendiri.

Penilaian ini tidak mengada-ada, kita sebut saja beberapa contoh kasus. Lonjakan harga kebutuhan pokok rakyat sepanjang Desember 2010 menjadi contoh  paling anyar dari buruknya kualitas layanan serta minimnya  kepedulian pemerintah terhadap masalah yang dihadapi rakyat. Pemerintah pun dihujani kecaman keras dari berbagai kalangan karena tidak mampu merespons dampak bencana maupun realisasi program-program pasca bencana. Kasus yang paling  memprihatinkan adalah kelambanan pemerintah merespons ledakan kompor gas. Begitu juga dalam peristiwa konflik berdarah antardua kelompok massa di Kota Tarakan, Kalimantan Timur,  September  lalu. Korban jiwa berjatuhan karena konflik ini seperti ‘dibiarkan’ berlarut-larut.

Karena  kepedulian pemerintah yang begitu minim itulah masyarakat  berulangkali mempertanyakan peran dan  kehadiran negara pada kasus-kasus besar seperti  disebutkan  tadi. Kehadiran negara tentu saja harus diwakili pemerintah.

Sudah berminggu-minggu media massa memberitakan lonjakan harga kebutuhan pokok rakyat, dan selama itu pula pemerintah tidak berbuat apa-apa. Tak satu pun menteri menunjukan kepedulian. Sikap minimalis para menteri pun begitu nyata ketika rangkaian  kasus ledakan kompor gas sudah tak mudah lagi untuk dihitung jumlahnya.

Logikanya, ketika para menteri dan pejabat tinggi lainnya lamban atau bersikap minimalis merespons masalah yang menjadi bidang tugasnya, presiden menegur dan  memerintahkan para pembantunya untuk segera berbuat. Ketika Operasi Pasar  (OP) gagal menurunkan harga beras misalnya,  Presiden mestinya mempertanyakan penyebab kegagalan itu kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan,  Menteri Pertanian dan Kepala Badan Urusan Logistik  (Bulog). Saya meyakini  bahwa setiap masalah akan cepat  tertangani jika mendapat sentuhan langsung dari presiden. Sayangnya, kita harus menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan.

Kita semua telah mencatat bahwa minimnya kepedulian dan buruknya layanan birokrasi negara terhadap sejumlah  masalah menimbulkan ekses yang sangat serius. Cermati dampak kenaikan tajam harga kebutuhan pokok rakyat sejak November  2010,
utamanya beras. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulan November 2010 mencapai 0,6 persen. Kontributor utama dari laju inflasi November 2010 adalah lonjakan harga komoditas  pangan. Sumbangan inflasi tertinggi  dari harga beras. Untuk inflasi 0,6 persen itu, komoditi beras menyumbang  0,12  persen, karena  sepanjang  November harga beras naik 2 persen. Sedangkan harga cabai menyumbang inflasi  0,1  persen karena harganya naik12,16 persen. Bawang merah menyumbang inflasi 0,07 persen karena harganya naik 14 persen dan minyak goreng menyumbang inflasi 0,04  persen
karena harganya naik 3,31 persen.

Bank Indonesia (BI) terang-terangan risau mengamati kecenderungan itu. BI pun sudah meyakini bahwa gejolak harga bahan kebutuhan pokok itu berpotensi mendongkrak laju inflasi hingga mencapai 6,5 persen untuk 2010. Target inflasi dalam  APBN-P 2010 adalah 5,3%. Selain lonjakan harga komoditas bahan pangan,  BI mencatat bahwa penyebab lainnya adalah minimnya stok beras di dalam negeri. Wajar jika BI risau,  mengingat pemerintah  sendiri sangat mengandalkan peran BI mengendalikan inflasi, sejalan dengan tugas bank sentral mengendalikan indikator inflasi inti.

Dalam konteks target inflasi dan pemberlakuan mekanisme pasar bagi bahan kebutuhan pokok rakyat, disorientasi pemerintah tak bisa ditutup-tutupi lagi. Dalam APBN maupun APBNP, pemerintah mematok target inflasi tahun berjalan. Lucunya,
pemerintah  bersikap sangat minimalis  dalam pengendalian harga, khususnya harga kebutuhan pokok rakyat. Konyol  dan tidak  logis. Pemerintah mematok inflasi,  BI  mengendalikan indikator inflasi, tetapi pemerintah tidak mengontrol harga. Padahal,  fluktuasi harga kebutuhan pokok menjadi  variabel sangat signifikan dalam membentuk besaran inflasi.

Kalau pemerintah fokus dengan target inflasinya, intervensi pasar mestinya tak perlu segan-segan untuk dilakukan. Menurut persepsi saya, Intervensi pemerintah ke pasar kebutuhan pokok rakyat sama dan sederajat dengan  langkah BI mengintervensi pasar uang demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam konteks harga kebutuhan pokok, intervensi pemerintah tentu saja tak cukup dengan operasi pasar. Pemerintah harus berani dan mau mengatur para pemain besar di pasar kebutuhan  pokok rakyat, termasuk memerangi para spekulan yang kerjanya menggoreng harga beras dan minyak goreng.saat stok di dalam negeri minim.

Mengonsolidasi Pemerintahan

Saya  khawatir disorientasi pemerintah akan berlanjut pada tahun mendatang. Kekhawatiran ini  beralasan,  karena  saya memperkirakan presiden masih akan lebih disibukan oleh kegiatan mengonsolidasi pemerintahannya.

Pertama,  faktor  reshuffle kabinet  yang  semula  akan  dilaksanakan sebelum 2010 berakhir, tampaknya akan  direalisasikan tahun mendatang. Faktor kedua, disharmoni di  antara sesama  partai  politik pendukung pemerintah bakal menyita  perhatian  presiden.  Bisa dipastikan  bahwa  Presiden  akan berupaya habis-habisan menjaga soliditas koalisi  pemerintahannya. Faktor ketiga adalah polemik RUUK  Yogyakarta.  Isu keistimewaan Yogya akan berlanjut dan sulit untuk memperkirakan  kapan  masalah ini akan tuntas. Warga  dan  kesultanan  tetap pada pendiriannya, sementara pemerintah dipastikan tak  akan mau mengalah begitu saja.

Presiden pasti akan berkonsentrasi penuh pada  agenda-agenda politik tadi. Kamis (23/12) pekan lalu misalnya, presiden secara tidak langsung sudah memberi isyarat tentang reshuffle kabinet itu. Presiden meminta para menteri untuk melakukan refleksi dan evaluasi akhir tahun, untuk merespons hal serupa yang dilakukan para pemerhati dan anggota DPR. Nantinya, saat mempersiapkan reshuffle, presiden akan sibuk dengan aktivitas uji kepatutan calon pejabat dan mendengar saran serta pertimbangan dari anggota koalisi. Pada saat seperti itu, spekulasi di kalangan politisi menyebabkan  para  menteri tidak efektif bekerja.. Apalagi,  sudah ada mitra koalisi yang bermanuver  untuk menaikkan  posisi tawarnya.

Ditambah dengan faktor RUUK Yogyakarta, saya khawatir isu lain yang berkait langsung dengan kepentingan rakyat akan mendapat perhatian seadanya dari  presiden. Artinya, minimnya kepedulian dan buruknya layanan birokrasi negara masih akan kita alami pada tahun mendatang. Benar bahwa ada Menteri koordinator dan menteri yang akan menangani masalah sesuai bidang tugasnya masing-masing. Namun, pengalaman membuktikan para menteri tidak dapat diandalkan. Dalam sejumlah kasus, selain lamban, para menteri seperti mengalami kesulitan koodinasi lintas sektor untuk merespons masalah yang muncul. Pada saat seperti itu, campur tangan atau instruksi presiden menjadi sangat penting dan urgen. Pengalaman membuktikan hal ini.

Lonjakan harga kebutuhan pokok, terutama beras, tidak akan berlarut-larut seperti sekarang ini, jika isu minimnya stok beras sudah direspons sejak September 2010. Saya sudah mengingatkan hal ini sejak dua bulan lalu. Saya minta pemerintah mewaspadai potensi lonjakan harga beras, dengan cara sesegera mugkin impor beras dan membanjiri pasar dalam negeri. Para menteri seperti tidak peduli, sehingga para ibu rumah tangga pun menjerit menghadapi tingginya harga beras saat ini.

Pemerintah selalu mengedepankan alasan gagal panen akibat fluktuasi cuaca yang ekstrim. Argumentasi itu tidak salah. Tetapi alasan itu tetap saja bukan solusi mengatasi persoalan. Tidak mungkin stok beras yang minim diatasi dengan sekadar mencari-cari alasan gagal panen. Harus dengan langkah dan aksi nyata, mengingat persoalannya berkait langsung dengan perut puluhan juta orang. Kalau stok beras minim akibat kegagalan mencapai target produksi di dalam negeri, solusinya segera impor beras, berapa pun harganya.

Kalau presiden memberi perhatian khusus pada masalah kebutuhan pokok rakyat, saya yakin lonjakan tajam harga-harga aneka bahan pangan tak terjadi berulang-ulang. Tahun ini saja, dua kali rakyat harus menghadapi kenyataan tidak mengenakan akibat minimnya kepedulian dan buruknya layanan pemerintah. Pertama, lonjakan tajam harga aneka bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadhan dan hingga.usai musim Lebaran 2010. Kedua, peristiwa yang kembali berulang menjelang akhir 2010 ini.

Pemerintah mengklaim posisinya sebagai abdi rakyat. Tetapi pemerintah juga regulator. Sebagai abdi dan regulator, presiden dan para menteri harus peduli dan memberikan layanan yang baik dan efektif. Untuk 2010 ini, kepedulian pemerintah pada rakyat buruk. Konsekuensinya, kualitas layanan birokrasi negara kepada rakyat pun buruk.

_______________________

*Anggota DPR FPG & Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

2 Comments

  1. jokowo
    jokowo December 06, 09:35

    yah Mbang, awakmu saja deh nyalon jadi presiden, jangan hanya bengak bengok kayak geluduk yan tak kunjung hujan, capek ndengerinnya.

    Reply to this comment
  2. jokowo
    jokowo December 06, 09:35

    yah Mbang, awakmu saja deh nyalon jadi presiden, jangan hanya bengak bengok kayak geluduk yan tak kunjung hujan, capek ndengerinnya.

    Reply to this comment

Write a Comment