HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Hina Alqur’an, HMI Akan Laporkan Ahok ke Mabes Polri HMINEWS.COM- Jakarta- Pengurus Besar HMI (MPO) Komisi Hukum dan HAM akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Mabes Polri karena dianggap telah menghina agama Islam terkait videonya yang...
  • Pilgub DKI 2017, Mahfud MD: KAHMI Netral HMINEWS.COM, Jakarta- Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 mendatang, akan diikuti oleh tiga pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Dari tiga pasangan calon tersebut, dua diantaranya adalah alumni HMI atau...
  • Ketua KAHMI: Konsepsi Masyarakat Madani Sangat Tepat Untuk Masa Depan Indonesia HMINEWS.COM, Mataram- Ketua Presidium Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD mengatakan bahwa konsepsi pemerintahan yang dikelola secara masyarakat madani sangat tepat untuk merawat masa depan Indonesia....
  • Sambut Mahasiswa Baru, UNM Hadirkan Akbar Faizal HMINEWS.COM- Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2016-2017 di pelataran Gedung Phinisi, Sabtu (27/8/2016). Dalam acara tersebut UNM menghadirkan beberapa pembicara, Salah satunya adalah alumni UNM Akbar...
  • Pendiri KPPSI Tutup Usia, PB HMI Berduka HMINEWS.COM- Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Kabar duka menyelimuti umat Islam di Makassar, Kanda Kalmuddin, M.Si, seorang aktivis Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), berpulang ke rahmatullah pada pukul 00.30 Wita,...

Rehabilitasi Pasca Merapi, Sultan Ogah Gunakan Dana Utang Luar Negeri

December 01
22:50 2010

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

HMINEWS- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak akan menggunakan dana utang untuk program pemulihan pascaerupsi Gunung Merapi. Namun, Sultan mengakui dana yang dibutuhkan untuk program pascabencana cukup besar.

Pemerintah Provinsi DIY bahkan akan menganggarkan dana senilai Rp100 miliar untuk program pemulihan dalam bidang ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan infrastruktur. Jika ditambah dengan dana dari pihak lain seperti pemerintah pusat dan donatur, dana akan lebih besar. ”Kalau bisa dihindari,ya dihindari utang itu. Dulu (saat bencana gempa) tahun 2006 juga nggakpakai utang,mandiri,”kata Sultan kepada wartawan di Kepatihan kemarin.

Pemprov selama ini mengandalkan sumber dana dari APBD dan dana darurat dari BNPB untuk menangani tanggap darurat,sedangkan pembangunan hunian sementara dibiayai dana dari sponsor swasta. Saat ditanya jika nanti ada tawaran bantuan dana pinjaman dari Bank Dunia melalui pemerintah pusat, Sultan menegaskan bahwa pihaknya akan menolaknya karena Pemprov DIY sudah berkomitmen menghindari dana utang untuk penanganan pascabencana erupsi Merapi.

”Kami akan menolak bantuan dana pinjaman dari Bank Dunia. Kami ingin dana untuk penanganan pascabencana erupsi Merapi, bukan dana yang berasal dari utang,”tandasnya. Sebelumnya, kalangan organisasi nonpemerintah di Yogyakarta meminta pemerintah tidak menggunakan dana utang luar negeri dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang luluh lantak karena erupsi Gunung Merapi. Menurut juru bicara Jaringan Advokasi Penyintas (JAP) Yogyakarta Suparlan, pemerintah seharusnya mengandalkan kekuatan lokal untuk mendorong kemandirian yang saat ini masih dimiliki masyarakat untuk bangkit pascabencana.

Kemandirian ini banyak ditunjukkan dengan banyaknya bantuan masyarakat untuk para penyintas (korban yang bertahan hidup) dari bencana erupsi Gunung Merapi. ”Kalau menambah utang, artinya menambah beban rakyat.Sekarang rakyat dibebani dengan utang sekitar Rp13.000, jika ditambah maka akan menjadi sekitar Rp20.000. Ini bisa mengurangi subsidi-subsidi (kepentingan publik) yang lain,”papar Suparlan seusai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan,kemarin. Menurut catatannya, saat ini Indonesia terbebani utang luar negeri senilai US$186,43 miliar atau setara dengan Rp1.666,43 triliun.

Implikasi beban utang ini sebanyak 25% anggaran pendapatan dan belanja negara digunakan untuk membayar cicilan utang. JAP juga mengingatkan agar program-program penanganan pascabencana dari pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanganan Bencana tidak menjadi bumerang yang malah menghancurkan kemandirian lokal. Misalnya, program cash for work, jika tidak hati-hati bisa menghancurkan semangat kegotong-royongan dan solidaritas dan menggantikannya dengan masyarakat yang komersial dan mementingkan uang.

”Ada kegotong-royongan dan solidaritas masyarakat yang tidak bisa digantikan dengan uang. Jika bersih-bersih desa dibayar maka itu namanya merusak budaya positif,”ujarnya.[]sindo

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment