HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Rehabilitasi Pasca Merapi, Sultan Ogah Gunakan Dana Utang Luar Negeri

December 01
22:50 2010

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

HMINEWS- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak akan menggunakan dana utang untuk program pemulihan pascaerupsi Gunung Merapi. Namun, Sultan mengakui dana yang dibutuhkan untuk program pascabencana cukup besar.

Pemerintah Provinsi DIY bahkan akan menganggarkan dana senilai Rp100 miliar untuk program pemulihan dalam bidang ekonomi, perdagangan, perindustrian, dan infrastruktur. Jika ditambah dengan dana dari pihak lain seperti pemerintah pusat dan donatur, dana akan lebih besar. ”Kalau bisa dihindari,ya dihindari utang itu. Dulu (saat bencana gempa) tahun 2006 juga nggakpakai utang,mandiri,”kata Sultan kepada wartawan di Kepatihan kemarin.

Pemprov selama ini mengandalkan sumber dana dari APBD dan dana darurat dari BNPB untuk menangani tanggap darurat,sedangkan pembangunan hunian sementara dibiayai dana dari sponsor swasta. Saat ditanya jika nanti ada tawaran bantuan dana pinjaman dari Bank Dunia melalui pemerintah pusat, Sultan menegaskan bahwa pihaknya akan menolaknya karena Pemprov DIY sudah berkomitmen menghindari dana utang untuk penanganan pascabencana erupsi Merapi.

”Kami akan menolak bantuan dana pinjaman dari Bank Dunia. Kami ingin dana untuk penanganan pascabencana erupsi Merapi, bukan dana yang berasal dari utang,”tandasnya. Sebelumnya, kalangan organisasi nonpemerintah di Yogyakarta meminta pemerintah tidak menggunakan dana utang luar negeri dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang luluh lantak karena erupsi Gunung Merapi. Menurut juru bicara Jaringan Advokasi Penyintas (JAP) Yogyakarta Suparlan, pemerintah seharusnya mengandalkan kekuatan lokal untuk mendorong kemandirian yang saat ini masih dimiliki masyarakat untuk bangkit pascabencana.

Kemandirian ini banyak ditunjukkan dengan banyaknya bantuan masyarakat untuk para penyintas (korban yang bertahan hidup) dari bencana erupsi Gunung Merapi. ”Kalau menambah utang, artinya menambah beban rakyat.Sekarang rakyat dibebani dengan utang sekitar Rp13.000, jika ditambah maka akan menjadi sekitar Rp20.000. Ini bisa mengurangi subsidi-subsidi (kepentingan publik) yang lain,”papar Suparlan seusai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan,kemarin. Menurut catatannya, saat ini Indonesia terbebani utang luar negeri senilai US$186,43 miliar atau setara dengan Rp1.666,43 triliun.

Implikasi beban utang ini sebanyak 25% anggaran pendapatan dan belanja negara digunakan untuk membayar cicilan utang. JAP juga mengingatkan agar program-program penanganan pascabencana dari pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanganan Bencana tidak menjadi bumerang yang malah menghancurkan kemandirian lokal. Misalnya, program cash for work, jika tidak hati-hati bisa menghancurkan semangat kegotong-royongan dan solidaritas dan menggantikannya dengan masyarakat yang komersial dan mementingkan uang.

”Ada kegotong-royongan dan solidaritas masyarakat yang tidak bisa digantikan dengan uang. Jika bersih-bersih desa dibayar maka itu namanya merusak budaya positif,”ujarnya.[]sindo

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment