HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Surat Terbuka Jaringan Advokasi Penyintas buat Gubernur DIY

November 30
10:36 2010

Kepada Yth
Sri Sultan Hamengku Buwono X
Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di
Y o g y a k a r t a

Dengan hormat,

Kami berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat menjalankan segala aktivitas dengan baik dan amanah.

Terkait dengan penanganan bencana Merapi, sejak ditetapkannya status awas hingga kini telah memasuki hari ke 40 Dimana telah terjadi erupsi sebanyak dua kali,  yang pertama pada tanggal 26 Oktober 2010 mengakibatkan 40 orang meninggal dunia. Dan erupsi pada tanggal 5 November 2010 menyebabkan 230 orang meninggal. Belum termasuk banyaknya korban yang menderita luka-luka, serta harus kehilangan harta benda. Cukup memprihatinkan dalam penanganan bencana ini adalah kontradiksi antara kesiapan pemerintah dalam penanganan yang sebelumnya telah disampaikan dengan kenyataan di lapangan. Kesiapan menghadapi kondisi darurat, sama sekali tidak dapat dibuktikan – baik ketersediaan tempat penampungan dan hunian maupun kebutuhan yang menjadi hak-hak dasar pengungsi, seperti air bersih, pangan, sanitasi, maupun pelayanan kesehatan.

Penanganan bencana erupsi Merapi kembali menunjukan ketidak-mampuan pemerintah sebagai pemegang mandate pelaksanaan Negara. Tidak ada peningkatan pelayanan yang diberikan kepada warga negaranya yang signikan. Kebijakan yang seharusnya menjadi acuan tidak cukup bermakna dalam menjamin perlindungan dan keselamatan warga Negara dari ancaman bencana. demikian juga dalam memenuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar minimum penanganan pengungsi.

Hal krusial adalahpengambil alihan penanganan oleh pemerintah pusat dengan status Bencana Nasional tidak membuat penanganan bencana menjadi lebih baik. Bahkan memunculkan kecenderungan memunculkan persoalan baru karena pendekatan-pendekatan yang diambil mengabaikan sosial –  budaya masyarakat tempatan, inisiatif lokal maupun sumberdaya potensial yang tersedia dan dapat dimobilisasi dalam penanganan bencana yang cepat, tepat, prioritas, koordinasi, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproletisi sebagai tertuang dalam pasal 3 (2).

Tidak adanya perlindungan dan jaminan keselamatan asset warga Merapi yang ditinggal mengungsi serta tidak adanya/disiapkannya mata pencaharian selama mengungsi memposisikan Warga Merapi pada posisi dilematis. Tidak adanya alternative penyelesaian persoalan ini serta ketidak jelasan penanganan memposisikan warga Merapi untuk mengambil sikap. Sekaligus menjalankannya sesuai prioritas di tingkat individu atau kelompok masyarakat sendiri.

Pilihan kembali ke desa sebagai upaya perlindungan dan penyelamatan asset-aset yang dimiliki secara mandiri, serta menjalankan mata pencaharian pada lokasi berbahaya (KRB 3) memposisikan penduduk pada tingkat tertinggi kerentanan. Respon atas kembalinya warga masyarakat pada saat status awas disikapi negative sebagai sikap membangkang atau melanggar aturan atau larangan.

Pengungsian mandiri atau dikenal dengan posko mandiri yang terbentuk secara alamiah ditingkat masyarakat sebagai respon dan sikap kepedulian social antar masyarakat tidak mendapatkan perhatian.  Bahkan cenderung dimatikan dengan tidak mengakui dan menutup kran menadapatkan berbagai kebutuhan dasar. Sebaliknya poko utama kondisinya sangat memprihatinkan dengan menempatkan pengungsi terabaikan hak-hanya dan memposisikan sebagai manusia yang tidak bermartabat.

Hal yang krusial untuk disikapi dalam penanganan bencana adalah bayang-bayang hutang luar negeri dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali. Indonesia saat ini telah terbebani hutang luar negari US$ 186,43 miliar atau setara dengan Rp. 1.666,43 triliun, implikasi hutang tersebut 25% APBN tersedot untuk membayar kawajiban membayar hutang Negara.
Penanganan bencana cenderung disederhanakan dengan hanya menyelamatkan jiwa dan memenuhi kebutuhan dasar “alakadarnya” dengan fasilitas di bawah standar minimum. Penyederhanaan juga terjadi dalam mensikapi dan memposisikan pada peran-peran masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan bencana.

Mensikapi kondisi tersebut di atas dan perkembangan penanganan bencana erupsi gunung Merapi 2010, Jaringan Advokasi Penyintas, yang merupakan jaringan kelompok masyarakat sipil untuk penanganan erupsi Merapi menyampaikan sikap :

1.       Menuntut Pemerintah Daerah untuk memperbaiki manajemen penanganan penyintas dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas di posko mandiri dan posko yang dikelola pemerintah berdasarkan Perka BNPB No. 7 Tahun 2008. Serta memenuhi kebutuhan penyintas yang sudah kembali ke rumah masing-masing hingga penyintas mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.       Melindungi aset penghidupan penyintas dengan memperhatikan hak-hak kelompok rentan (lansia, difable, dll) termasuk di dalamnya aset penghidupan alternatif.

3.       Mengembalikan penanganan bencana kepada Pemerintah Daerah Propinsi D.I Yogyakarta dan BNPB sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendukung sepenuhnya upaya penanganan bencana.

4.       Menolak hutang luar negari dalam proses penanganan bencana erupsi Merapi

5.       Menolak proses Post Disasster Need Assesment (DALA dan HRNA) yang tidak partisipatif dan  melakukan upaya ulang penghitungan kerusakan dan kerugian akibat erupsi gunung Merapi dengan melibatkan partisipasi para penyintas

6.       Forum Pengurangan Risiko Bencana D.I Yogyakarta bukan satu-satunya representasi kelompok masyarakat sipil dalam penanganan erupsi Merapi.

Demikian surat kami. Atas perhatian Bapak Gubernur, kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Nopember 2010

Jaringan Advokasi Penyintas

Suparlan, S.Sos.I
Juru Bicara

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment