HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Komisi VIII DPR Terlalu Egois. Pulang Haji Masuk Penjara?

November 05
18:12 2010

Wakil Rakyat Kamprettt

HMINEWS.COM- Ade Irawan, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) menghimau Komisi VIII DPR yang juga menangani bencana untuk memikirkan kembali rencana mereka untuk pergi ke Makkah dalam rangka pengawasan haji. Pasalnya Saat ini bencana tengah melanda Indonesia, utamanya Merapi. Ribuan warga kini di pengungsian membutuhkan bantuan.

“Tolong dipikirkan lagi, kalau bisa kemudian dibatalkan. Kalau tidak juga bisa dikurangi rombongannya,” kata peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan di Jakarta, Jumat (5/11/2010).

Pasalnya dari 64 rombongan yang berangkat pada 9-21 November, 25 orang di antaranya anggota Komisi VIII yang juga membidangi bencana. “Tentu yang di dalam negeri harus diprioritaskan,” tambahnya.

Kalaupun dilakukan pengawasan di Makkah itu tidak akan efektif. Titik-titik rawan penyimpangan justru saat proses tender dan pengadaan. “Pelaksanaan itu justru efektif jauh sebelum hari pelaksanaan,” tutupnya.[]dni/dtk

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment