HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Jangan Serahkan KPU ke Parpol, Demokrasi Bisa Hancur!!

November 25
12:22 2010

Komisi Pemilihan Umum

HMINEWS- Pengamat hukum dan politik Universitas Nusa Cendana Kupang Nicolaus Pira Bunga menyatakan kehidupan berdemokrasi akan hancur jika anggota parpol masuk dalam lingkaran penyelenggaraan pemilu.

“Ini kemunduran besar dalam tatanan berdemokrasi jika DPR terus melakukan manuver untuk mendorong orang parpol masuk dalam lingkaran penyelenggaraan pemilu,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu di Kupang, Kamis (25/11).

Mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang mengemukakan pandangannya tersebut terkait dengan adanya indikasi kuat kalangan DPR yang terus melakukan manuver supaya anggota parpol menjadi penyelenggara pemilu yakni KPU. Bunga mengatakan DPR memiliki kepentingan politik yang kuat terkait dengan penyelenggaraan pemilu, sehingga terus mendorong orang parpol masuk dalam lingkaraan penyelenggaraan pemilu, karena mempunyai kepentingan atas pesta demokrasi rakyat itu.

“Kalau memang demikian, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dalam membela kepentingan penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil? Ini sebuah kemunduran besar dalam tatanan berdemokrasi di Indonesia,” katanya.

Ia kemudian mencontohkan komposisi Mahkamah Konstitusi (MK) yang terdiri atas tiga orang usulan DPR, tiga orang usulan Presiden dan tiga orang lainnya berasal dari Mahkamah Agung (MA). “Di sini, jelas terlihat bahwa DPR dan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red) mempunyai kepentingan politik terselubung sehingga menitipkan orang-orangnya duduk dalam Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kita bisa mengharapkan sebuah keadilan yang tulus dan murni yang datang dari MK jika sudah terkontaminasi dengan muatan politik,” ujarnya.

Menurut dia, para pengambil keputusan negara harus berupaya untuk menata sistem berdemokrasi ke arah yang lebih baik lagi, dengan mengacu pada pengalaman masa lalu mulai dari Orde Lama sampai ke Orde Baru. “Tetapi, nyatanya tidak demikian. Para elite negara malah hanya berpikir untuk mengeksiskan(mempertahankan, red)kepentingan golongan an kelompoknya sendiri dengan mengabaikan penataan sistem demokrasi yang lebih baik lagi bagi bangsa Indonesia, kata Bunga.[]ant/dni

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment