HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Jangan Serahkan KPU ke Parpol, Demokrasi Bisa Hancur!!

November 25
12:22 2010

Komisi Pemilihan Umum

HMINEWS- Pengamat hukum dan politik Universitas Nusa Cendana Kupang Nicolaus Pira Bunga menyatakan kehidupan berdemokrasi akan hancur jika anggota parpol masuk dalam lingkaran penyelenggaraan pemilu.

“Ini kemunduran besar dalam tatanan berdemokrasi jika DPR terus melakukan manuver untuk mendorong orang parpol masuk dalam lingkaran penyelenggaraan pemilu,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu di Kupang, Kamis (25/11).

Mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang mengemukakan pandangannya tersebut terkait dengan adanya indikasi kuat kalangan DPR yang terus melakukan manuver supaya anggota parpol menjadi penyelenggara pemilu yakni KPU. Bunga mengatakan DPR memiliki kepentingan politik yang kuat terkait dengan penyelenggaraan pemilu, sehingga terus mendorong orang parpol masuk dalam lingkaraan penyelenggaraan pemilu, karena mempunyai kepentingan atas pesta demokrasi rakyat itu.

“Kalau memang demikian, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dalam membela kepentingan penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur dan adil? Ini sebuah kemunduran besar dalam tatanan berdemokrasi di Indonesia,” katanya.

Ia kemudian mencontohkan komposisi Mahkamah Konstitusi (MK) yang terdiri atas tiga orang usulan DPR, tiga orang usulan Presiden dan tiga orang lainnya berasal dari Mahkamah Agung (MA). “Di sini, jelas terlihat bahwa DPR dan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red) mempunyai kepentingan politik terselubung sehingga menitipkan orang-orangnya duduk dalam Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kita bisa mengharapkan sebuah keadilan yang tulus dan murni yang datang dari MK jika sudah terkontaminasi dengan muatan politik,” ujarnya.

Menurut dia, para pengambil keputusan negara harus berupaya untuk menata sistem berdemokrasi ke arah yang lebih baik lagi, dengan mengacu pada pengalaman masa lalu mulai dari Orde Lama sampai ke Orde Baru. “Tetapi, nyatanya tidak demikian. Para elite negara malah hanya berpikir untuk mengeksiskan(mempertahankan, red)kepentingan golongan an kelompoknya sendiri dengan mengabaikan penataan sistem demokrasi yang lebih baik lagi bagi bangsa Indonesia, kata Bunga.[]ant/dni

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment