HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

Sepanjang 2010, Rakyat Menuntut SBY Sebanyak 120 Kali

October 15
11:15 2010

Sepanjang 2010, Rakyat Menuntut SBY Sebanyak 120 Kali

HMINEWS.COM- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbilang kepala negara yang paling banyak dituntut secara hukum oleh masyarakat. Sejak Januari hingga Oktober 2010, sebanyak 120 tuntutan hukum diarahkan ke Presiden. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan ketika Soeharto dan Soekarno memerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (11/10) sebagaimana yang diberitakan Suara Pembaharuan, mengatakan, 120 tuntutan itu termasuk banyak sekali, kalau dibandingkan pada era Pemerintahan Presiden Soeharto atau Presiden Soekarno, hanya ada satu atau dua tuntutan hukum saja.

“Tuntutan itu banyak sekali. Tuntutannya antara lain, 29 gugatan perdata, 11 gugatan tata usaha negara, dan 27 perkara permohonan hukum di Mahkamah Agung (MA). Selain itu, 53 perkara melalui Mahkamah Konstitusi (MK),” jelas Sudi.

Sudi menegaskan, Setneg tidak dapat menghindari tuntutan hukum tersebut, karena disampaikan melalui panitera, yang berarti proses pengajuan memenuhi peraturan hukum. “Kalau rakyat menggugat, kami hormati. Tapi, hampir setiap hari kami menang,” katanya. Ditambahkan, kalau pun kalah, maka Presiden SBY tetap menghargai gugatan yang diajukan padanya.

Menurutnya, hampir setiap hari Setneg membuat surat kuasa untuk melayani tuntutan hukum tersebut di pengadilan. Dan surat kuasa diberikan kepada kementerian terkait.

Analis Charta Politika Karel Susetyo mengatakan, 120 tuntutan menunjukkan sesuatu yang baik. Bahkan, itu sebagai indikator positif, negara merawat demokrasi dengan baik. “Adanya 120 tuntutan menunjukkan pemerintah merawat demokrasi dengan baik. Itu juga memperlihatkan, publik mulai menilai bahwa tindakan seperti pembangkangan dan lainnya sebaiknya disalurkan ke jalur yang tepat, yakni hukum,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/10).

Dikatakan, situasinya memang berbeda dengan zaman pemerintahan Presiden Soekarno atau Presiden Soeharto. Ketika itu, rakyat tidak hidup dalam situasi politik yang demokratis karena cenderung otoriter.

Biaya Pidato
Sudi juga mengungkapkan bahwa anggaran penyusunan pidato Presiden SBY mencapai Rp 1,9 miliar. Itu sudah termasuk biaya percetakan dan pelatihan pembuatan pidato. Ada tiga komponen anggaran yakni anggaran penyusunan naskah pidato, percepatan naskah pidato, dan pendidikan serta pelatihan pidato.

“Proses pembuatan naskah pidato Presiden menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah. Tapi, Presiden mengambil porsi anggaran terkecil yakni Rp 170 juta. Anggaran itu direncanakan sebagai honorarium sekretariat dalam setahun, yakni untuk pengumpulan dan pengolahan data,” jelas Sudi.

Sedangkan, anggaran terbesar adalah untuk biaya percetakan, yakni mencapai Rp 1,13 miliar. Itu diasumsikan untuk pidato kenegaraan pada Agustus 2011, pidato kenegaraan di DPR, pidato RAPBN, dan pidato pembangunan di DPR. Sementara, anggaran untuk komponen pendidikan dan pelatihan penyusunan pidato sebesar Rp 431.632.000. Namun, pos anggaran itu ditujukan bagi Pusdiklat Setneg.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengutarakan, seharusnya untuk anggaran pelatihan tidak dimasukkan dalam nomenklatur pidato. Sebaiknya, dimasukkan dalam diklat, yakni lembaga diklat mereka. “Kalau itu sulit dan tetap mau memakai nomeklatur pidato, maka di publik harus diurai. Disampaikan ke publik bahwa dalam nomenklatur pidato itu untuk mencetak dan lainnya, sehingga publik jadi tahu,” ujar Ganjar.

Pakaian
Bukan hanya masalah anggaran pidato, tapi mengenai pengadaan pakaian dinas presiden, wapres, menteri, ketua lembaga, dan pejabat negara juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.

Sudi menjelaskan, nomenklatur itu sudah ditetapkan Menteri Keuangan dan telah menjadi standar sejak masa-masa pemerintahan sebelumnya. Anggaran untuk pakaian tersebut, lanjut dia, sudah jelas, sehingga kemudian tidak bisa menyalahkan yang memanfaatkan. Presiden, wapres, dan Mensesneg tidak pernah menggunakan anggaran itu.

Menteri-menteri yang memanfaatkan itu, karena tahu ada anggaran tersebut. Mereka menjahit dengan versi masing-masing. Itu hak mereka, tidak bisa disalahkan karena ada mata anggarannya,” jelas Sudi.[]SP/dni

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment