HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Profil Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto

August 27
15:22 2010

Komisi Pemberantasan Korupsi

HMINEWS.COM- Proses penyaringan kandidat Ketua KPK dari yang semula berjumlah 7 orang, kini semakin mengkerucut menjadi hanya tinggal 2  orang. Saat ini Panitia Seleksi Pimpinan KPK sudah menyerahkan kedua nama calon tersebut kepada Presiden SBY.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merestui dua nama calon yang diputuskan pada rapat pleno Pansel KPK, yaitu  Busyro Muqoddas dan  Bambang Widjojanto.

Mau tahu siapa Busyro?

Busyro yang lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952 merupakan sosok yang tumbuh dan besar dalam gerakan Islam Muhammadyah, sehingga hal itu mewarnai corak aktivitasnya selama ini. Ayahnya merupakan pegawai Departemen Agama dan Ibunya merupakan guru agama Islam di Madrasah Mu’allimat Muhammdiyah, Jogjakarta. Busyro kemudian juga pernah menjadi pengurus Muhammadyah, baik di pimpinan pusat, maupun di tingkat ranting.

Busyro Muqoddas

Sebelum Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1977), pria yang memiliki hobi membaca buku dan olahraga ini telah merintis pengalaman berorganisasinya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Berikutnya jabatan sebagai Ketua Delegasi dekan-dekan Fakultas Hukum se-Daerah Istimewa Yogyakarta ke DPR RI untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya dijalaninya pada tahun 1999.

Menjadi anggota dewan kode Etik IKADIN Yogyakarta (1998-2000) serta anggota Dewan Etik, ICM Yogyakarta (2000-2005) menambah daftar panjang pengalaman berorganisasi pria yang kini dipercaya memegang jabatan terhormat sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Peraih gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di tahun 1995 ini juga pernah menjabat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988).

Pada 10 Agustus 2010, Busyro akhirnya meraih gelar doktor dengan desertasi ‘Kasus Komando Jihad Ditinjau dari Prespektif dan Transparansi Kekuasaan Kehakiman’.

Busjro termotivasi menjadi pimpinan KPK, untuk mewujudkan “jihad kemanusiaan” yang bertujuan untuk memerdekakan rakyat dan bangsa dari kondisi dan fenomena perilaku kumuh secara etika dan moral. Pengalaman menjadi Ketua Komisi Yudisial sejak 2005 lalu dianggapnya menjadi modal untuk aktif memberantas korupsi. Selain di Komisi Yudisial, Busyro juga masih aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Siapa Bambang Widjojanto?

Bambang Widjojanto

Advokat yang lahir di Jakarta, 18 Oktober 1950 meraih gelar Doktor pada tahun 2009 di Program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Separuh dari karier di bidang hukum dilakukan bekerja bersama masyarakat sipil melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tercatat tahun 1984 – tahun 2000 bambang Widjojanto (BW) berkarier di LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000).

Selama periode tahun 2001 sampai saat ini, Bambang yang dikenal dengan singkatan BW ini membangun kelompok masyarakat sipil dengan fokus tertentu dan bekerja di berbagai LSM. Khususnya, bergerak di bidang antikorupsi, reformasi hukum dan pemilihan umum serta good governance.

Diantaranya, pendiri lembaga seperti Indonesian Corruption Watch, KontraS, Konsorsium Reformasi Hukum, Lembaga Reformasi Agraria, Lembaga Independen Pemantau Pemantau Mahkamah Agung, Indonesia monitoring Court; Serta terlibat intensif di Central Electoral Reform (CETRO), Partnership for Governance Reform serta berbagai LSM lainnya.

Pada periode yang sama BW membantu beberapa lembaga Negara maupun non struktural lainnya, seperti Bapenas, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Kebijakan Governance, Kejaksaan agung dan BUMN. Selain berkarier di bidang hukum, BW juga merupakan dosen pengajar di fakultas hukum Universitas Trisakti.

Beberapa aktifitas kongkrit yang dilakukan oleh BW selama kariernya di bidang hukum. Kesatu, ketika di LBH Jayapura pernah diancam oleh Asistem Intel Kodam Cendrawasih untuk tidak menggunakan UU Subversi dalam penanganan kasus pidana politik di Papua (1986).

Kedua, sewaktu di Yayasan LBH Indonesia melakukan diversifikasi program dan kegiatan pasca lengsernya Presiden Soeharto dengan membetuk lembaga-lembaga seperti ICW, KRHN, LERAI dan Voice of Human Right suatu lembaga yang melakukan advokasi melalui media on line dan radio.

Ketiga, mengajukan gagasan program antikorupsi dengan melibatkan Muhammadyah dan NU, serta program percepatan pemberanasan korupsi bersama bapenas dan lembaga lainnya yang sekarang menjadi strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.

Keempat, melakukan penolakan terhadp klien yang memaksa melakukan upaya penyuapan untuk memenangkan perkara. Selain itu BW dikenal berani karena pernah menyobek Rancangan Komisi Konstitusi produk MPR, atas perbuatan tersebut BW dituduh telah berbuat anarkis. []dni/nm

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment