HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Teriakkan, Haram bagi Anggota DPR Bolos

August 02
10:06 2010

HMINEWS.COM- Fenomena kursi kosong pada rapat-rapat paripurna DPR akibat banyaknya anggota Dewan yang membolos melahirkan usulan dari berbagai kalangan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan haram bagi anggota DPR  bolos  menerima gaji utuh; Rp64 juta setiap bulannya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Ma`ruf Amin, menyatakan fatwa haram bagi anggota DPR bolos itu sangat dimungkinkan.

“Itu (fatwa haram) mungkin saja, itu bisa saja, kalau ada permintaan, sepanjang tidak masuk politik praktis, sepanjang menyangkut etika politik dalam rangka untuk kepentingan bangsa. Kalau politik praktis tidak bisa,” kata Ma`ruf Amin di Jakarta, Minggu

Menurut dia, fatwa tersebut bisa dilakukan bila ada yang memintanya, baik oleh masyarakat maupun lembaga politik lainnya seperti DPR. Ia menambahkan, untuk mencapai sebuah fatwa haram, pihaknya harus terlebih dahulu meneliti perkara yang diajukan.

“Kita melakukan analisis  masalahnya seperti apa kasusnya itu kita analisis, ada observasi di lapangan kita terjunkan tim, untuk memotret keadaannya seperti apa. lalu kita bahas, menyangkut maslahat dan mudharatnya, dan bagaimana hukumnya, dan meminta pendapat-pendapat ahli dan pihak kompeten serta yang terlibat,” katanya.

Menurut dia, fatwa MUI dilakukan untuk kemaslahatan dan juga menjadi panduan bagi umat Islam.

Ketua Umum PB HMI M Chozin Amirullah setuju dengan MUI, bahkan mendorong agar MUI berani untuk meberikan fatwa haram tersebut. “Bila MUI berani untuk fatwa haram rokok, fatwa haram infotainment, kenapa tidak dengan anggota DPR yang membolos dan makan gaji buta,” katanya.

Di Indonesia, meski fatwa saat ini telah berkurang pengaruhnya, namun tetap masih memiliki kekuatan moral. Seperti contoh fatwa haram merokok atau infotainment. []*an/ham

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment