HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Partai Politik dan Kemiskinan di Indonesia

August 10
09:59 2010

HMINEWS.COM- Ada sesuatu yang sangat jelas dalam pemetaan politik nasional Indoensia, yaitu bahwa tidak ada pemimpin politik yang populer dan memiliki wibawa di mata masyarakat luas, terutama rakyat miskin yang merupakan 80% dari masyarakat Indonesia.

Ini sangat kelihatan dari hasil pemilihan umum terakhir. Bayangkan partai yang paling “populer”, yaitu Partai Demokrat hanya meraih 13% dari jumlah warganegara yang berhak memilih. Semua partai lain meraih prosentase suara jauh dibawah ini: 2 – 8% saja, termasuk Partai Demokrasi Indinesia Perjuangan (PDIP) dan Golkar. Bayangkan! Partai yang “paling populer” hanya merauih 13%. Dan bukan hanya itu.

Jauh lebih banyak daripada pemilih justeru memilih untuk tidak memilih partai mana pun. Mereka mendafatrkan diri kemudian tidak ke TPS atau coret-coretan kertas suaranya atau begitu malas dengan partai-partai yang ada, malas pula mendaftarkan diri.

Mengapa ini bisa terjadi? Menagapa juga begitu banyak partai yang selalu masuk ke arena pemilu dan mengapa diantara partai yang banyak itu, tak ada partai yang berakar dan berkesadaran rakyat miskin bisa ikut pemilihan umum?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita harus mulai dari pertanyaan terakhir. Mengapa tidak ada sebuah partai buruh atau partai petani yang berhasil berkembang di Indonesia. Memang ada Partai Buruh yang didirikan oleh Mohktar Pakpahan berhasil ikut pemilu, tetapi belum pernah berkembang.

Jawaban terhadap pertanyaan ini berkaitan dengan situasi perserikatan buruh di Indonesia. Partai-partai buruh sedunia berkembang dengan serikat buruh sebagai basisnya, termasuk sebagai sumber dananya, ujarnya

Max menilai, Di Indonesia selama Orde baru, serikat buruh independen tidak ada. Serikat buruh independen, yaitu tidak dikuasia negara, baru mulai berkembang selama 5 tahun terakhir ini. Tetapi di Indonesia masalahnya bukan hanya putus tradisinya berserikat buruh, tetapi kenyataannya bahwa industrialisi baik di zaman kolonial maupun zaman merdeka tidak berkembang, sehingga sebuah “industrial working class” juga tak berkembang. Memang sejak tahun 1980an sektor manufaktur membesar, tetapi ini lebih merupakan manufaktur ringan.

Menurut statistik United nations Industrial Development organisation hanya 5-7 juta dari kaum pekerja perkotaan Indonesia bekerja di tempat bekerja dimana jumlah pekerjanya lebih dari lima ratus orang. Ini adalah 7 juta dari 90 juta yang mencari nafkah di perkotan di Indonesia. Mengorganisir kaum buruh berbasis tempat kerja jelas lahannya terbatas, apalagi perlu menyambung kembali sebuah tradisi befrserikat yang sudah dibasmi tahun 1965.

Dalam situasi ini tidak sulit mengerti mengapa belum ada partai buruh yang besar.

Tetapi bagaimana dengan tidak populernya dan banyaknya partai-partai yang didirikan berbagai elemen dari kelas-kelas elit Indonesia. Hampir semua partai politik Indonesia yang berhasil lolos verifikasi merupakan initiatif elemen-elemen elit, yang berduit, meski semua juga menyatakan diri partai pro-rakyat. Untuk mengerti gejala kepartaian Indonesia harus ingat juga sejarah ekonomi politik elit Indonesia yang berkuasa sekarang.

Elit politik dan ekonomi sekarang adalah hasik 32 tahun Orde Baru, yaitu hasil 30 tahun KKN dalam sebuah ekonomi yang memang tidak sempat pula membangun berdasarkan kebangkitan industri berat dan sedang. Ini mengakibatkan sebuah elit yang sangat tergantung pada perpolitikan cari koneksi dalam aparat negara untuk meraih penghasilan, sebauh basis untuk korupsi berkelanjutan.

Tidak terjadinya akumulasi kapital yang besar-besaran secara luas (karena tidak terjadi industrialisasi yang berbobot) juga berarti bahwa terjadi pengkelompokan elit di daerah, di perkotaan-perkotaan tertentu dan di dalam jaringan-jaringan kepatronan.

Pemusatan kapital di tingkat lokal dan di jaringan-jaringan terbatas mengakbitkan juga pengkelompokan politik yang banyak dankecil dansering berbasis lokal. Sudah sangat kelihatan bahwa partai-partai sepetrti Golkar, Demokrat, PDIP, PKB dan PAN sebenarnya semua punya pemusatan dukungan di daerah-daerah tertentu. Bahkan ini sudah mulai memuncak dengan majunya pengusaha-pengusaha perkotaan sebagai caleg Bupati di banyak tempat, sering dengan hubungan dengan partai yang rapuh. Di Indoensia tidak ada sebuah kelas burjuisi nasional (yang berwawasan dan berkegiatan nasional) tetapi hanya sebuah kelas burjuisi dalam negeri. Pengusaha yang sungguh-sungguh berkegiatan nasional hanya beberapaa dan belum merupakan sebuah kelas.

Ya, jelas pula bahwa segerombalan partai-partai kecil yang mencerminkan pemusatan kapital terbatas dan yang lahir dari 30an tahun KKN Orde Baru tidak akan memiliki prestasi berjasa pada masyarakat sehinggu bisa merebut hati dan dukungan majoritas rakyat (miskin) Indonesia. Bahkan yang mungkin lebih menonjol ialah jiwa NKKnya.

Indonesia menunggu pembaharuan di dunia kepartaian. Bagaimanapun lembaga partai adalah wadah yang harus dipakai oleh sektor-sektor masyarakat untuk menguasia pemerintah. Pasti semakin menguat serikat buruh dan serikat petani akan membuka kemungkinan untuk berdirinya sebuah atau beberapa partai rakyat miskin.

Tetapi pasti juga harus ada cara-cara lain untuk mengingkatkan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, jelaslah bahwa initiatif-initiatif membangun gerakan-gerakan aksi massa dalam rangka rakyat miskin memperjuangkan hak dan kebutuhannya akanmembantu juga menciptakan kerangka-kerangka yang penting untuk menunjang perpartaian rakyat miskin ke depan.

Max lane

Research Associate di Victoria University, Melbourne Australia dan pengarang “Bangsa Yang belum Selesai: Indoensia sebelum dan sesudah Suharto”, Jakarta, 2007.

Email: maxrlane@gmail.com

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

1 Comment

Write a Comment