HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Partai Politik dan Kemiskinan di Indonesia

August 10
09:59 2010

HMINEWS.COM- Ada sesuatu yang sangat jelas dalam pemetaan politik nasional Indoensia, yaitu bahwa tidak ada pemimpin politik yang populer dan memiliki wibawa di mata masyarakat luas, terutama rakyat miskin yang merupakan 80% dari masyarakat Indonesia.

Ini sangat kelihatan dari hasil pemilihan umum terakhir. Bayangkan partai yang paling “populer”, yaitu Partai Demokrat hanya meraih 13% dari jumlah warganegara yang berhak memilih. Semua partai lain meraih prosentase suara jauh dibawah ini: 2 – 8% saja, termasuk Partai Demokrasi Indinesia Perjuangan (PDIP) dan Golkar. Bayangkan! Partai yang “paling populer” hanya merauih 13%. Dan bukan hanya itu.

Jauh lebih banyak daripada pemilih justeru memilih untuk tidak memilih partai mana pun. Mereka mendafatrkan diri kemudian tidak ke TPS atau coret-coretan kertas suaranya atau begitu malas dengan partai-partai yang ada, malas pula mendaftarkan diri.

Mengapa ini bisa terjadi? Menagapa juga begitu banyak partai yang selalu masuk ke arena pemilu dan mengapa diantara partai yang banyak itu, tak ada partai yang berakar dan berkesadaran rakyat miskin bisa ikut pemilihan umum?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita harus mulai dari pertanyaan terakhir. Mengapa tidak ada sebuah partai buruh atau partai petani yang berhasil berkembang di Indonesia. Memang ada Partai Buruh yang didirikan oleh Mohktar Pakpahan berhasil ikut pemilu, tetapi belum pernah berkembang.

Jawaban terhadap pertanyaan ini berkaitan dengan situasi perserikatan buruh di Indonesia. Partai-partai buruh sedunia berkembang dengan serikat buruh sebagai basisnya, termasuk sebagai sumber dananya, ujarnya

Max menilai, Di Indonesia selama Orde baru, serikat buruh independen tidak ada. Serikat buruh independen, yaitu tidak dikuasia negara, baru mulai berkembang selama 5 tahun terakhir ini. Tetapi di Indonesia masalahnya bukan hanya putus tradisinya berserikat buruh, tetapi kenyataannya bahwa industrialisi baik di zaman kolonial maupun zaman merdeka tidak berkembang, sehingga sebuah “industrial working class” juga tak berkembang. Memang sejak tahun 1980an sektor manufaktur membesar, tetapi ini lebih merupakan manufaktur ringan.

Menurut statistik United nations Industrial Development organisation hanya 5-7 juta dari kaum pekerja perkotaan Indonesia bekerja di tempat bekerja dimana jumlah pekerjanya lebih dari lima ratus orang. Ini adalah 7 juta dari 90 juta yang mencari nafkah di perkotan di Indonesia. Mengorganisir kaum buruh berbasis tempat kerja jelas lahannya terbatas, apalagi perlu menyambung kembali sebuah tradisi befrserikat yang sudah dibasmi tahun 1965.

Dalam situasi ini tidak sulit mengerti mengapa belum ada partai buruh yang besar.

Tetapi bagaimana dengan tidak populernya dan banyaknya partai-partai yang didirikan berbagai elemen dari kelas-kelas elit Indonesia. Hampir semua partai politik Indonesia yang berhasil lolos verifikasi merupakan initiatif elemen-elemen elit, yang berduit, meski semua juga menyatakan diri partai pro-rakyat. Untuk mengerti gejala kepartaian Indonesia harus ingat juga sejarah ekonomi politik elit Indonesia yang berkuasa sekarang.

Elit politik dan ekonomi sekarang adalah hasik 32 tahun Orde Baru, yaitu hasil 30 tahun KKN dalam sebuah ekonomi yang memang tidak sempat pula membangun berdasarkan kebangkitan industri berat dan sedang. Ini mengakibatkan sebuah elit yang sangat tergantung pada perpolitikan cari koneksi dalam aparat negara untuk meraih penghasilan, sebauh basis untuk korupsi berkelanjutan.

Tidak terjadinya akumulasi kapital yang besar-besaran secara luas (karena tidak terjadi industrialisasi yang berbobot) juga berarti bahwa terjadi pengkelompokan elit di daerah, di perkotaan-perkotaan tertentu dan di dalam jaringan-jaringan kepatronan.

Pemusatan kapital di tingkat lokal dan di jaringan-jaringan terbatas mengakbitkan juga pengkelompokan politik yang banyak dankecil dansering berbasis lokal. Sudah sangat kelihatan bahwa partai-partai sepetrti Golkar, Demokrat, PDIP, PKB dan PAN sebenarnya semua punya pemusatan dukungan di daerah-daerah tertentu. Bahkan ini sudah mulai memuncak dengan majunya pengusaha-pengusaha perkotaan sebagai caleg Bupati di banyak tempat, sering dengan hubungan dengan partai yang rapuh. Di Indoensia tidak ada sebuah kelas burjuisi nasional (yang berwawasan dan berkegiatan nasional) tetapi hanya sebuah kelas burjuisi dalam negeri. Pengusaha yang sungguh-sungguh berkegiatan nasional hanya beberapaa dan belum merupakan sebuah kelas.

Ya, jelas pula bahwa segerombalan partai-partai kecil yang mencerminkan pemusatan kapital terbatas dan yang lahir dari 30an tahun KKN Orde Baru tidak akan memiliki prestasi berjasa pada masyarakat sehinggu bisa merebut hati dan dukungan majoritas rakyat (miskin) Indonesia. Bahkan yang mungkin lebih menonjol ialah jiwa NKKnya.

Indonesia menunggu pembaharuan di dunia kepartaian. Bagaimanapun lembaga partai adalah wadah yang harus dipakai oleh sektor-sektor masyarakat untuk menguasia pemerintah. Pasti semakin menguat serikat buruh dan serikat petani akan membuka kemungkinan untuk berdirinya sebuah atau beberapa partai rakyat miskin.

Tetapi pasti juga harus ada cara-cara lain untuk mengingkatkan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, jelaslah bahwa initiatif-initiatif membangun gerakan-gerakan aksi massa dalam rangka rakyat miskin memperjuangkan hak dan kebutuhannya akanmembantu juga menciptakan kerangka-kerangka yang penting untuk menunjang perpartaian rakyat miskin ke depan.

Max lane

Research Associate di Victoria University, Melbourne Australia dan pengarang “Bangsa Yang belum Selesai: Indoensia sebelum dan sesudah Suharto”, Jakarta, 2007.

Email: maxrlane@gmail.com

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

1 Comment

Write a Comment