HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...
  • Hoax Semakin Meresahkan HMINEWS.COM, Berita hoax yang beredar di media sosial dinilai sudah sangat meresahkan, banyak netizen yang telah menjadi korbannya, kecenderungan netizen yang terlalu mudah membagi informasi tanpa verifikasi awal, turut membantu...
  • Siap Lawan Koruptor, PB HMI Kunjungi Novel Baswedan HMINEWS.COM, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI MPO) menjenguk penyidik KPK, korban serangan teror, Novel Baswdean di Rumah Sakit JEC Menteng Jakpus, Selasa (11/4). Rombongan PB HMI tersebut dipimpin...

Komis XI DPR Bahas RUU Mata Uang Di Hotel, Ada Apa?

August 30
00:59 2010

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis

HMINEWS.COM- Pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) mata uang, seharusnya tetap dilakukan di Gedung DPR/MPR RI, bukan di hotel. Jadi menutup peluang dilakukan negosiasi dan transaksi.

“Harusnya tetap dilakukan di Gedung DPR RI, kalau dibahas di luar takutnya akan masuk angin atau terjadi banyak negoisasi,” ucap Pengamat Ekonomi dari INDEF, Aviliani, Minggu (29/8).

Dalam hal ini, para analis mendesak menkeu sebaiknya jangan mau rapat di hotel karena publik curiga ada arah negosiasi fulus soal RUU mata uang itu. ”Ini mencurigakan, diduga ada pat gulipat. Apalagi ada Emir Muis di situ, biangnya ,”kata seorang pengamat ekonom UI yang enggan disebut namanya.

Aviliani menuturkan, peluang negoisasi akan semakin sempit jika pembahasan dilakukan di Gedung DPR/MPR RI, pasalnya akan terdapat banyak pihak yang secara langsung atau pun tidak langsung mengawasi pembahasan itu. “Kalau di hotel akan sedikit yang mengawasinya, pembahasan RUU ini harus terus diawasi,” ucapnya.

Seperti yang diketahui, mulai pekan depan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang tak lagi bertempat di Gedung DPR, tetapi di hotel. Rencananya, pembahasan akan dilakukan di Hotel Arya Duta, Lippo Village, Tangerang, setiap Rabu dan Kamis.

Hal ini merupakan keputusan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. “Agar lebih efektif dan cepat selesai,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis saat memimpin rapat, Kamis (26/8).

Mulai Rabu besok, pembahasan Rancangan Undang-Undang Mata Uang tak lagi bertempat di Gedung DPR, tetapi di hotel. Rencananya, pembahasan akan dilakukan di Hotel Arya Duta, Lippo Village, Tangerang.

Keputusan ini setelah mempertimbangkan duangan DPR akan terpakai untuk rapat. Pansus RUU Mata Uang harus bergantian dengan jadwal rapat lain setiap akan melanjutkan rapat pansus. Walaupun rapatnya dilakukan setiap hari Rabu dan Kamis saja, kondisi ini dinilai cukup mengganggu. “Agar lebih efektif dan cepat selesai,” kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis saat memimpin rapat, Kamis lalu usai kesepakatan itu diputuskan di Komisi XI.

Namun DPR keberatan kalau hasrat rapat di hotel merupakan keinginan mereka semata. Pemilihan ruang rapat di hotel tersebut bukan keputusan DPR sendiri melainkan juga pemerintah. “Ini sudah kesepakatan bersama,” jawab Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mencoba memperjelas.

Ia menambahkan, ruang rapat dipilih karena kepadatan jadwal rapat di Komisi XI DPR karena ruang tersebut digunakan untuk pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). [] Rima/dni

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment