HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Ada Apa Dengan Nikah Sirih?

August 13
22:45 2010

HMINEWS.COM- Diawali dengan kebutuhan para hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan berbagai perkara perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum dibidang perkawinan, maka akan dirancang Undang-Undang kompilasi hukum islam mengenai perkawinan.

Pertimbangan perlunya penerapan Hukum Islam di bidang Perkawinan yang akan dijadikan sebagian dari sistem hukum nasional, serta adanya perubahan kehidupan masyarakat yang mempengaruhi paradigma masyarakat mengenai perkawinan.

Dalam beberapa klausul Rancangan Undang–Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama mengandung beberapa kontroversi, khususnya mengenai sanksi pidana bagi perilaku nikah sirih. Ada apa dengan nikah sirih ? dan apakah dalam klausul RUU HMPA ini juga mengandung overlaping dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah sirih adalah nikah dibawah tangan dan tidak tercatat dalam administrasi pemerintah. Sedangkan menurut ajaran Agama Islam, hukumnya adalah sah dan tidak haram, namun harus memenuhi syarat-syarat, yakni adanya saksi dari kedua belah pihak, dikukuhkan oleh wali/penghulu, dan ada mempelai laki-laki dan perempuan serta mengucapkan ijab kabul.

Penerapan nikah sirih di Indonesia yang tidak tercatat secara administrasi pemerintah (KUA), Pemerintah (Kementerian Agama) mengkhawatirkan permasalahan kepastian hukum ini terhadap anak-anak dan kaum perempuan (istri) akibat perceraian atau lainnya.

Akibatnya, pemerintah menyelipkan sanksi pidana bagi para pelaku nikah siri ke dalam RUU HMPA. Dimana dalam salah satu pasalnya menyebutkan , setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan denda maksimal Rp. 6 juta atau hukuman paling lama enam bulan penjara.

Dengan adanya sanksi pidana ini, maka muncullah polemik di masyarakat. Muncul pertanyaan, mengapa nikah siri yang menurut agama Islam diperbolehkan, tapi menurut pemerintah pelakunya justru dikenai sanksi pidana?

Menurut komnas perempuan,  sanksi pidana diperlukan karena nikah siri yang dilakukan selama ini bertentangan dengan ajaran agama islam, karena islam justru melindungi perempuan, bukan merugikan bagi pihak yang melakukan nikah siri khususnya kaum perempuan. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M. D melarang adanya pernikahan sirih, karena hanya diperlakukan sebagai pelampiasan nafsu seksual belaka, oleh karena itu pelarangan nikah siri dan pemberian sanksi pidana merupakan wujud perlindungan akibat buruk pada korban-korbannya.

Berbeda dengan Mahfud, Komnas HAM, Ifdhal Kasim bahkan mengingatkan kepada pemerintah agar jangan terlalu jauh masuk ke dalam ranah pribadi warga negara. Pengaturan secara formalitas perkawinan yang berlebihan, bisa dikategorikan satu bentuk pelanggaran hak asasi yang dilakukan negara. Menurutnya legalkan saja pernikahan siri dengan melakukan pencatatan, bukan menonjolkan sanksinya.

Bahkan  pengurus PP Muhammadiyah mengatakan, “lebih baik pidanakan dulu pelaku pelacuran perzinaan, kumpul kebo, yang sudah jelas hukumnya adalah haram dan bertentangan dengan hukum agama maupun hukum positif”. Ketakutan serupa pun muncul dari pengurus Nahdlatur Ulama yang berpendapat bahwa sanksi pidana itu malah akan menyuburkan praktik “kumpul kebo”, sangat tidak logis nikah siri dihukum, sedangkan seks bebas dan kumpul kebo dianggap bagian dari hak asasi manusia, hanya karena suka sama suka.

Bahkan, di Batam, para pelacur akan dikenai pajak 10 persen dari penghasilan mereka, ini sama saja pemerintah hendak melegalkan pelacuran, tapi malah melarang pernikahan yang sudah jelas halal dalam ajaran agama islam.

Risiko yang ditakutkan  oleh pemerintah adalah mengorbankan anak – anak dan kaum perempuan. Namun, pernikahan tercatat sekalipun, baik yang berakhir dengan perceraian maupun bukan, juga sering mengorbankan anak-anak dan perempuan, khususnya jika hak-hak mereka tidak bisa dipenuhi dan diberikan perlindungan.

Mengapa pemerintah tidak melegalkan nikah siri dengan melakukan pencatatan di KUA atau bukan hukumnya/sanksi yang ditonjolkan, tapi sosialisasikan kepada masyarakat agar menghindari nikah siri dan melakukan pernikahan dengan melaporkan ke KUA.

Atau bahkan pemerintah dapat menggratiskan biaya pencatatan pernikahan di KUA, untuk membebaskan beban ini kepada masyarakat. Tentu pemerintah akan lebih bijaksana memilih tanpa mengabaikan keyakinan umat beragama.

Berbagai kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) kian mencuak. Oleh karena itu, kita perlu melakukan diskusi mendalam dan komprehensif mengenai semua klausul dalam RUU HMPA Ini.

Nizma

Staf Depkoinfokom  KOHATI PB HMI

Email : nizma_funky@yahoo.com

Diawali dengan kebutuhan para hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan berbagai perkara perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum dibidang perkawinan, maka akan dirancang Undang-Undang kompilasi hukum islam mengenai perkawinan. Dengan pertimbangan perlunya Hukum Islam di bidang Perkawinan dijadikan sebagian dari sistem hukum nasional, serta adanya perubahan kehidupan masyarakat yang mempengaruhi paradigma masyarakat mengenai perkawinan.

Dalam beberapa klausul Rancangan Undang –Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama mengandung beberapa kontroversi, khususnya mengenai sanksi pidana bagi perilaku nikah sirih. Ada apa dengan nikah sirih ? dan apakah dalam klausul RUU HMPA ini juga mengandung overlaping dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah sirih adalah nikah dibawah tangan dan tidak tercatat dalam administrasi pemerintah. Sedangkan menurut ajaran Agama Islam, hukumnya adalah sah dan tidak haram, namun harus memenuhi syarat-syarat, yakni adanya saksi dari kedua belah pihak, dikukuhkan oleh wali/penghulu, dan ada mempelai laki-laki dan perempuan serta mengucapkan ijab kabul.

Penerapan nikah sirih di Indonesia yang tidak tercatat secara administrasi pemerintah (KUA), Pemerintah (Kementerian Agama) mengkhawatirkan permasalahan kepastian hukum ini terhadap anak-anak dan kaum perempuan (istri) akibat perceraian atau lainnya. Akibatnya, pemerintah menyelipkan sanksi pidana bagi para pelaku nikah siri ke dalam RUU HMPA. Dimana dalam salah satu pasalnya menyebutkan , setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan denda maksimal Rp. 6 juta atau hukuman paling lama enam bulan penjara. Dengan adanya sanksi pidana ini, maka muncullah polemik di masyarakat. Muncul pertanyaan, mengapa nikah siri yang menurut agama Islam diperbolehkan, tapi menurut pemerintah pelakunya justru dikenai sanksi pidana?

Menurut komnas perempuan, sanksi pidana diperlukan karena nikah siri yang dilakukan selama ini bertentangan dengan ajaran agama islam, karena islam justru melindungi perempuan, bukan merugikan bagi pihak yang melakukan nikah siri khususnya kaum perempuan. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M. D melarang adanya pernikahan sirih, karena hanya diperlakukan sebagai pelampiasan nafsu seksual belaka, oleh karena itu pelarangan nikah siri dan pemberian sanksi pidana merupakan wujud perlindungan akibat buruk pada korban-korbannya.

Berbeda dengan Mahfud, Komnas HAM, Ifdhal Kasim bahkan mengingatkan kepada pemerintah agar jangan terlalu jauh masuk ke dalam ranah pribadi warga negara. Pengaturan secara formalitas perkawinan yang berlebihan, bisa dikategorikan satu bentuk pelanggaran hak asasi yang dilakukan negara. Menurutnya legalkan saja pernikahan siri dengan melakukan pencatatan, bukan menonjolkan sanksinya. Bahkan pengurus PP Muhammadiyah mengatakan, “lebih baik pidanakan dulu pelaku pelacuran perzinaan, kumpul kebo, yang sudah jelas hukumnya adalah haram dan bertentangan dengan hukum agama maupun hukum positif”. Ketakutan serupa pun muncul dari pengurus Nahdlatur Ulama yang berpendapat bahwa sanksi pidana itu malah akan menyuburkan praktik “kumpul kebo”, sangat tidak logis nikah siri dihukum, sedangkan seks bebas dan kumpul kebo dianggap bagian dari hak asasi manusia, hanya karena suka sama suka. Bahkan, di Batam, para pelacur akan dikenai pajak 10 persen dari penghasilan mereka, ini sama saja pemerintah hendak melegalkan pelacuran, tapi malah melarang pernikahan yang sudah jelas halal dalam ajaran agama islam.

Risiko yang ditakutkan oleh pemerintah adalah mengorbankan anak – anak dan kaum perempuan. Namun, pernikahan tercatat sekalipun, baik yang berakhir dengan perceraian maupun bukan, juga sering mengorbankan anak-anak dan perempuan, khususnya jika hak-hak mereka tidak bisa dipenuhi dan diberikan perlindungan. Mengapa pemerintah tidak melegalkan nikah siri dengan melakukan pencatatan di KUA atau bukan hukumnya/sanksi yang ditonjolkan, tapi sosialisasikan kepada masyarakat agar menghindari nikah siri dan melakukan pernikahan dengan melaporkan ke KUA. Atau bahkan pemerintah dapat menggratiskan biaya pencatatan pernikahan di KUA, untuk membebaskan beban ini kepada masyarakat. Tentu pemerintah akan lebih bijaksana memilih tanpa mengabaikan keyakinan umat beragama.

Berbagai kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) kian mencuak. Oleh karena itu, kita perlu melakukan diskusi mendalam dan komprehensif mengenai semua klausul dalam RUU HMPA Ini.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment