HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

BEM Nusantara: Usut Tuntas Kasus Penembakan Petani Desa Senyarang Jambi

August 09
10:12 2010

Jambi,HMINEWS.COM- Tindakan represif kembali dilakukan oleh pihak Kepolisian di Desa Senyarang, Jambi. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tersebut berlangsung ketika petani tengah menduduki kebun akasia PT Wira Karya Sakti (WKS) yang diklaim sebagai lahan masyarakat pada tanggal 3 Agustus 2010.

Ketika itu, ribuan warga Desa Senyarang, Kecamatan Senyarang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi melakukan penanaman bibit nanas dan lain-lain di sebagian Areal Penggunaan Lain (APL) Kanal 3-4 seluas lebih kurang 10 Ha dari total 7224 Ha lahan APL, yang sah dimiliki warga. Aksi damai dari warga yang sudah berlangsung selama 2 hari itu nampaknya telah membuat pihak PT WKS gerah, karena menganggap bahwa lahan APL itu bukan milik warga. Atas dasar hal itu lah, PT WKS, yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Foresty, kemudian mendatangkan aparat gabungan Kepolisian yang berkekuatan 3-4 SSK dengan senjata lengkap dan unit Dalmas Satuan Brimob, yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Tanjung Jabung Barat, Komisaris Polisi Bambang H. Aparat gabungan kepolisian ini memang didatangkan untuk membubarkan aksi massa petani.

Pendudukan lahan oleh petani di lahan APL tersebut dilakukan karena merasa ditipu oleh PT WKS. PT WKS sebelumnya pernah menjanjikan kemitraan dengan para petani, namun hingga kini ternyata kemitraan tersebut tidak pernah terealisasi, sehingga petani meminta lahannya kembali. Namun PT WKS tidak pernah menanggapi permintaan para petani tersebut, bahkan petugas keamanan PT WKS menutup akses jalan masuk menuju kawasan kebun akasia di Tebing Tinggi. Dampak dari penutupan akses jalan tersebut adalah terganggunya lalu lintas bagi 6.000 warga setempat, sehingga untuk menuju kota terdekat harus melalui jalur air.

Konflik antara para petani dengan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) ini sebenarnya sudah berlangsung selama 3 tahun. Gubernur Jambi ketika itu, Zulkifli Nurdin, bahkan pernah menjanjikan di hadapan ribuan petani di Jambi untuk memberikan lahan HTI milik PT WKS kepada para petani di lima kabupaten seluas 40.000 Ha. Namun hingga kini janji tersebut tidak pernah terwujud.

Pembubaran aksi massa petani pada tanggal 3 Agustus 2010, akhirnya menyebabkan 3 orang petani terluka, 2 orang petani (Iman dan Yusuf) tertembak dan mengalami luka-luka diwajahnya. Sedangkan Basri mengalami luka memar. Mereka saat ini dirawat secara intensif di rumah sakit terdekat.

Sudah sangat sering tindakan-tindakan kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan di negeri ini. Tindakan represif aparat keamanan berakibat jatuhnya korban pada rakyat yang menuntut haknya, akan terus berlangsung selama aparat keamanan di negeri ini selalu berpihak dan melindungi para pemilik modal. Selama keberpihakan aparat keamanan kepada para pemilik modal berlangsung, maka tindakan kekerasan di masa depan bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Jelas artinya aparat keamanan telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat. Inilah salah satu dampak dari sistem neoliberal yang dijalankan di Indonesia, dimana membutuhkan kenyamanan dan keamanan para pemilik modal dari negara.

Maka dari itu BEM Nusantara Wilayah Jambi menyatakan sikap: 1. Mengecam keras penembakan petani Desa Senyarang oleh aparat Kepolisian dan menuntut pencopotan Wakapolres Tanjung Jabung Barat sebagai bentuk pertanggungjawabannya. 2. PT Wira Karya Sakti (WKS) dan Kapolri harus bertanggungjawab atas terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian kepada petani di Jambi serta mengembalikan seluruh lahan APL kepada para petani. 3. Rezim neoliberal terbukti sangat berpihak kepada para pemilik modal dan akan melakukan tindakan-tindakan represif kepada rakyat yang menggugat keberadaan dan kenyamanan para pemilik modal. 4. Untuk menghentikan tindakan-tindakan represif aparat keamanan yang melindungi para pemilik modal, maka gerakan-gerakan rakyat di seluruh Indonesia harus membangun persatuan kekuatan politik alternatif untuk melawan neoliberalisme. 5. Sistem Kapitalis-Neoliberal terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyat. [] dni

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment