HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Paradigma Keamanan Sipil

July 28
09:45 2010

Dua pekan terakhir, ada beberapa peristiwa yang kerap dibicarakan publik terkait keamanan sipil.

Pertama, adanya rencana pemerintah mempersenjatai operasional kegiatan Satpol PP, entitas yang sama sekali bukan bagian dari domain militer atau keamanan negara.

Kedua, munculnya kontroversi rekening bermasalah dari beberapa petinggi Polr, yang membawa polemik antara Polri dan majalah Tempo.

Ketiga, terjadinya insiden “penoyoran” seorang anak oleh oknum keamanan dalam acara Hari Anak Nasional di Jakarta karena dianggap mengganggu acara kenegaraan.

Ketiga hal tersebut menunjukkan sebuah fenomena pad kita: persepsi keamanan sipil masih tumpang tindih dengan persepsi keamanan negara di benak pemangku kebijakan keamanan negeri ini.

Keamanan Sipil

Terkadang kita melupakan agenda pembenahan persepsi keamanan sipil pasca-reformasi. Persepsi keamanan terlihat tumpang-tindih antara militer dan sipil, sehingga tak jarang sikap aparat keamanan sipil berbau sangat militeristik. Kasus penoyoran anak oleh oknum aparat atau tragedi bentrok massa dengan Satpol PP beberapa waktu yang lalu merefleksikan hal ini.

Lebih berbahaya lagi ketika muncul wacana agar senjata digunakan aparat dalamberinteraksi dengan warga sipil. Tanpa menggunakan senjata pun, sudah muncul preseden buruk berupa bentrokan aparat keamanan dengan warga sipil.

Belum lagi jika berbicara mengenai buruknya citra polisi sebagai pengawal keamanan sipil. Kasus rekening bermasalah atau makelar kasus tidak saja menunjukkan gejala buruknya citra kepolisian secara institusional, tetapi juga mengindikasikan kecurigaan korupnya sistem keamanan.

Penjelasan yang kiranya relevan dalam kasus tersebut adalah bahwa belum selesainya proses reformasi kepolisian secara kelembagaan dan masih adanya warisan Orde Baru yang patrimonialistik dalam kepolisian kita.

Sehingga, dari beragam masalah yang ada, kita dapat melihat sebuah benang merah: persepsi keamanan masih sangat identik militer. Negara kita masih menggunakan model keamanan konvensional yang sangat state-centrist serta berorientasi “senjata”. Kita masih belum sepenuhnya berpikir mengenai model keamanan modern yang people-centrist serta berorientasi “warga”.

Akibatnya, institusi kepolisian masih saja berorientasi pada “stabilitas negara”. Di era orde baru, “stabilitas negara” adalah “stabilitas rejim”. Artinya, hal-hal yang dianggap membahayakan eksistensi elit akan langsung dianggap “mengganggu stabilitas”. Ini yang menyebabkan kultur patrimonial masih melekat pada institusi keamanan sipil.

Sehingga, masalahnya kini bukan lagi sekadar mengganti personel di jajaran pemangku kebijakan, tetapi juga mengubah paradigma berpikir lama menjadi paradigma baru yang menekankan “eksistensi warga sipil”. Inilah tantangan yang harus kita hadapi ke depan.

Langkah Strategis

Persoalannya kemudian, langkah apa yang mesti kita ambil untuk memperbaiki paradigma keamanan sipil tersebut? Penulis menawarkan dua langkah strategis untuk dijadikan referensi kebijakan.

Pertama, basis keamanan sipil bukan “senjata”, melainkan “warga”. Artinya, problem ancaman dalam konteks keamanan sipil bukan lagi persoalan menghadapi musuh, tetapi lebih pada tantangan untuk memberi kenyamanan hidup kepada warga sipil tanpa merasa terancam pada lingkungannya.

Maka dari itu, sudah sewajarnya jika pendekatan yang digunakan bukan lagi pendekatan senjata an sich atau pendekatan militeristik. Pola kemitraan yang partisipatif perlu dibangun secara lebih komprehensif, karena entitas keamanan sipil akan sangat terkait dengan problem yang kompleks di masyarakat.

Kedua, mengedepankan model edukasi sebagai tindak lanjut kemitraan yang partisipatif antara warga masyarakat dengan pihak keamanan sipil. Warga harus memiliki pemahaman mengenai pentingnya keamanan individu dan masyarakat. Proses internalisasi pemahaman ini akan memerlukan kontribusi aparat keamanan sebagai edukator.

Proses edukasi ini tidak hanya menghasilkan kesadaran, tetapi juga memberikan kesempatan untuk membuat sistem keamanan secara mandiri di masyarakat. Sehingga, baik dalam konteks masyarakat ataupun individu, tercipta sistem keamanan yang mandiri dengan difasilitasi penerapannya aparat.

Ketiga, persoalan keamanan sipil akan sangat terkait dengan postur dan struktur aparat itu sendiri. Dalam konteks ini, pelembagaan struktur, kultur, dan pendidikan di sektor keamanan sipil harus meminimalisasi penggunaan cara-cara lama yang militeristik dan terlampau hierarkis.

Karena target dari aparat adalah warga sipil, model pendidikan dalam kepolisian juga harus memiliki dimensi pengenalan hak-hak sipil serta dikonstruksi untuk dapat menjadi pengayom di masyarakat. Sehingga, output yang dihasilkan bukan wajah “polisi” atau “satpol PP” yang garang, tetapi mereka yang mampu menjadi pengayom di masyaraakat secara tepat.

Maka, tak berlebihan kiranya jika penulis memandang bahwa paradigma keamanan sipil perlu diperbarui oleh pemangku kebijakan. Jangan sampai, warga negara menjadi “ancaman” di mata aparat hanya karena mengutarakan hal-hal yang sifatnya wajar dalam kehidupan sipil. Mari bersama-sama membenahinya.

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar
rizky_mardhatillah@yahoo.co.id

Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment