HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

ahhh…MK Bosan Menangani Sengketa Pilkada

July 07
03:29 2010

Jakarta, HMINEWS – Selasa (6/7/10), Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan bosan juga menangani hal-hal yang sama terkait dengan kasus pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya, dalam suatu rapat dengar pendapat antara kementerian dalam negeri dengan komisi III DPR,  terlontar pemikiran agar sengketa pemilihan kepala daerah di kembalikan lagi ke Mahkamah Agung.

Terkait wacana tersebut, ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyambut baik usulan Kementerian Dalam Negeri itu, dulu sengketa Pemilihan Kepala Daerah diadili Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, tanpa ada konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, Undang-undangnya mengatur kalau sengketa Pemilihan Kepala Daerah wewenangnya Mahkamah Konstitusi, ujar Mahfud di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Menurut ketua Mahkamah Konstitusi ini, ada nilai plus-minus jika sengketa Pemilihan Kepala Daerah di kembalikan pada Pengadian Tinggi setempat, karena dekat dengan tempat kejadian perkara, tapi sangat rentan diserang secara halus maupun kasar, kalau MK kan jauh.

Selama ini, sengketa Pemiliahan Kepala Daerah yang ditangani Mahkamah Konstitusi pada umumnya hampir sama, sengketanya mulai dari DPT, Penggelembungan suara, penyalahgunaan wewenang, intinya semua sama saja, jelas Mahfud.

Bosan juga menangani hal yang sama, hampir setiap hari bersidang dengan persoalan yang sama, hari ini saja ada 4 sengketa yang harus diputus Mahkamah Konstitusi, kata Mahfud MD. (ham)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment