HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

ahhh…MK Bosan Menangani Sengketa Pilkada

July 07
03:29 2010

Jakarta, HMINEWS – Selasa (6/7/10), Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan bosan juga menangani hal-hal yang sama terkait dengan kasus pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya, dalam suatu rapat dengar pendapat antara kementerian dalam negeri dengan komisi III DPR,  terlontar pemikiran agar sengketa pemilihan kepala daerah di kembalikan lagi ke Mahkamah Agung.

Terkait wacana tersebut, ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyambut baik usulan Kementerian Dalam Negeri itu, dulu sengketa Pemilihan Kepala Daerah diadili Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, tanpa ada konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, Undang-undangnya mengatur kalau sengketa Pemilihan Kepala Daerah wewenangnya Mahkamah Konstitusi, ujar Mahfud di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Menurut ketua Mahkamah Konstitusi ini, ada nilai plus-minus jika sengketa Pemilihan Kepala Daerah di kembalikan pada Pengadian Tinggi setempat, karena dekat dengan tempat kejadian perkara, tapi sangat rentan diserang secara halus maupun kasar, kalau MK kan jauh.

Selama ini, sengketa Pemiliahan Kepala Daerah yang ditangani Mahkamah Konstitusi pada umumnya hampir sama, sengketanya mulai dari DPT, Penggelembungan suara, penyalahgunaan wewenang, intinya semua sama saja, jelas Mahfud.

Bosan juga menangani hal yang sama, hampir setiap hari bersidang dengan persoalan yang sama, hari ini saja ada 4 sengketa yang harus diputus Mahkamah Konstitusi, kata Mahfud MD. (ham)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment