HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...
  • Solusi Ideal Stagnasi Pendidikan Indonesia Suatu hari di tahun 2017, seorang guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk mengajar di sebuah daerah perbatasan Indonesia – Malaysia di daratan Kalimantan, merekam empat...

Utang VS Kesejahteraan Negara

June 22
08:54 2010

Oleh : Enal Riam

Beberapa bulan terakhir, isu krisis kembali menjadi topik perbincangan hangat di eropa. Hal tersebut didasarkan pada fakta gejolak ekonomi yang menimpa Yunani seakan menjadi pertanda bahwa nuansa krisis masih membelit benua biru, bahkan yang paling terkini Spanyol pun mulai goyah.

Krisis yang terjadi di Eropa dikhawatirkan akan berbentuk sistemik sehingga beberapa negar termasuk Indonesia mulai pasang kuda-kuda. Pada dasarnya sikap waspada pemerintah bukanlah hal berlebihan mengingat secara normal tak satupun negara yang benar-benar aman terhadap ancaman krisis, terlebih untuk konteks Indonesia yang senang membangun perekonomiannya dengan model kebijakan utang yang dalam beberapa kasus berhasil menjerat perekonomian negara pengutang untuk terjerembeb kedalam kubangan krisis.

Walaupun dalam beberapa kesempatan aparat pemerintah terkadang sesumbar memamerkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ketiga setelah Tiongkok dan India, namun rasanya anggapan tersebut terlalu muluk-muluk mengingat negeri ini masih penuh sesak dengan jutaan orang miskin.

Penyebab utama terjadinya keterputusan antara penilaian positif pemerintah dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang terlalu jauh untuk dikategorikan sebagai kekuatan ekonomi mapan sebenarnya berasal dari penilaian pemerintah sendiri yang menjadikan (bahkan memitoskan) pasar elit sebagai indikator kemajuan, padahal faktanya perubahan kondisi pasar elit sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap sektor riil.

Dari segi manfaat, sebenarnya utang tetap mendatangkan keuntungan tertentu bagi negara pengutang. Asumsi ini akan terbukti apabila utang mampu digunakan untuk peningkatan kapasitas investasi sebab itu berarti pembayaran utang akan beriringan dengan hasil investasi. Maka idealnya negara tidak perlu lagi menambah utangnya.

Namun demikian semua itu tidak semudah dengan yang kita harapkan karena sumber utang dan negara donor merupakan faktor lain yang turut menentukan plus minusnya utang sebuah negara. Untuk konteks indonesia  paling tidak ada dua faktor penyebab sehingga utang yang seharusnya diarahkan ke wilayah investasi ekonomi tidak berjalan mulus malah hanya melahirkan penumpukan utang. Pertama. Sistem birokrasi formal  pemerintah yang masih bobrok dan cenderung melegalkan praktek korupsi. Proses sunat terhadap anggaran untuk sebuah proyek merupakan salah satu bukti riil bahwa sistem birokrasi pemerintahan kita masih memberikan ruang bagi pelegalan praktek korupsi.

Kedua, utang yang dialokasikan untuk investasi terkadang tidak sepenuhnya tepat sasaran karena tidak bisa dinikmati oleh segenap lapis masyarakat bahkan terkadang hanya masyarakat kelas elit yang diuntungkan dengan utang tersebut ditambah lagi investasi tersebut biasanya tidak berorientasi jangka panjang.

Disisi lain kita juga patut mempertanyakan perekonomian seperti apa yang dilahirkan dari stimulus berupa pinjaman. Kalau ternyata yang dijadikan ukuran adalah sektor non riil dan indikator mengenai kesejahteraan ekonomi diukur dari sektor jangka pendek, maka sangat wajar kalau utang menggunung namun masyarakat semakin  miskin. Seharusnya penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka kemiskinan lebih layak dijadikan indikator untuk menguji dampak positif penggunaan utang.

Yang lebih membahayakan lagi adalah ketika utang justru dilarikan ke arena politik dalam bentuk bantuan yang secara kasat mata seakan menguntungkan karena diberikan secara gratis dan berbasis pemberdayaan. Selain membuka ruang penipuan terhadap rakyat (karena rakyat beranggapan uang tersebut murni milik pemerintah padahal nyatanya uang tersebut berasal dari negara donor yang suatu saat harus dibayar kembali dengan jumlah yang lebih besar) proyek ini juga lebih dimotivasi oleh tujuan politis jangka pendek. Proyek pemberdayaan yang digarap dari mengutang terkadang membesarkan kedua sisi (utang membesar dan pemberdayaan berkembang tetapi ia seringkali tidak maksimal menutupi utang) atau lebih celakanya lagi ketika ia hanya membesarkan satu sisi (utang membesar namun proyek pemberdayaan terbengkalai). Kondisi kedua sangat dimungkinkan terjadi karena didukung olek birokrasi pemerintahan yang amburadul dan menghalalkan tindakan sunat sana sunat sini.

Bila negeri ini ingin benar-benar sejahtera maka mengutang bukan jalan tepat, sebab sebesar apapun kontrol pemerintah terhadap utang tetap akan selalu ada celah yang bisa digunakan oleh negara donor dan kelompok lain yang juga berkepentingan untuk meloloskan ambisi pribadi mereka sehingga negara menjadi tergantung dan didikte oleh negara pengutang. Oleh karena itu bukan utang yang perlu kita perbesar namun yang paling urgen adalah membangun terwujudnya kemandirian bangsa disegala sektor termasuk sektor ekonomi.

***

Enal Riam, adalah aktivis HMI MPO Korkom Makassar Selatan

Email : hmimpotarbiyah@rocketmail.com

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment