HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Gempa Sulteng, PB HMI Buka Posko dan Instruksikan Aksi Nasional HMINEWS.COM- Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah Terbatas Palu dan Donggala telah menelan korban jiwa dan sampai saat ini terus bertambah. Ketua UmumPengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam...
  • Kohati Pekanbaru Rayakan HUT RI ke 73 bersama anak Panti   HMINEWS.COM- Korp HMI-wati (Kohati) cabang Pekanbaru meyarakan HUT RI -73 bersama anak-anak panti asuhan Al-hasanah di Pandau Pekanbaru pada 18-19 Agustus 2018  Ini merupakan kesekian waktu Kohati cabang Pekanbaru,...
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • OTT Kalapas dan Praktek Permisif Masif di Lembaga Pemasyarakatan Oleh: Zunnur Roin * OPINI, HMINEWS.COM -Konferensi Nasional Kepenjaraan d i Lembang Bandung, Tanggal 27 April 1964 telah mengubah wajah penghukuman terhadap narapidana di negeri ini. Konferensi tersebut diikuti oleh...
  • ‘Mahalnya’ Demokrasi Kita   Oleh: Laode Yayan * HMINEWS.COM-Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada kelompok yang menghasilkan uang sebanyak mungkin untuk setiap calon legislatifnya.  Demokrasi tidak sebatas pemilu yang...

Babak Baru Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan Nasional

July 13
09:15 2009

Pemerintah untuk keduakalinya mengusulkan untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang (UU) Ketenagalistikan. Usulan tersebut ditargetkan selesai dan menjadi UU baru di bulan Juli tahun 2009 ini. Menggantikan UU yang lama, yaitu UU No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan. Setelah usulan yang sama di tahun 2004 dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia

Keberadaan ketenagalistrikan nasional, tidak terlepas dari penemuan listrik dan teknologi pendukungnya sebelum era revolusi industri di Eropa. Berdasarkan dokumen sejarah yang dimiliki oleh Perusahaan Listrik Nasional (PLN), ketenagalistrikan nasional di perkenalkan pada masa penjajahan. Di masa pendudukan Belanda akhir abad 19 untuk pertama kalinya pembangkit tenaga listrik didirikan. Pembangkit tersebut adalah milik perusahan Belanda yaitu pabrik gula dan pabrik teh yang berfungsi untuk mendukung operasi produksinya. Sedangkan pemanfatan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai oleh perusahaan swasta Belanda yaitu N V. Nign, yang semula bergerak di bidang gas dan kemudian memperluas usahanya di bidang penyediaan listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk s’Lands Waterkracht Bedriven (LWB) , yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan , PLTA Bengkok Dago , PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.

Di masa pendudukan Jepang, segala aset yang dimiliki Belanda di Indonesia dimabil alih. Termasuk didalamnya adalah perusahaan listrik dan personel yang ada di perusahaan tersebut. Singkatnya masa pendudukan Jepang (3,5 tahun) dan politik bumi hangus yang diterapkan Jepang pada saat itu menjadikan industri ketenagalistrikan tidak berkembang pada masa era ini.

Penguasaan industri ketenagalistrikan oleh bangsa Indonesia dimulai ketika memasuki masa kemerdekaan. Dipelopori oleh pemuda, buruh, dan pegawai di perusahaan listrik dan gas dengan mengambil alih perusahaan listrik yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang.  Kelompok buruh dan pegawai perusahaan listrik ini, kemudian membentuk delegasi untuk menghadap dan melaporkan hasil perjuangan mereka pada Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat yang diketuai oleh M. Kasman Singodimedjo, bulan September 2009. Selanjutnya, delegasi bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno, dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah No. 1 tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Tanggal 27 Oktober ini kemudian ditetapkan menjadi hari Listrik dan Gas.

Penguasaan perusahaan listrik oleh bangsa Indonesia ini tidak serta merta diterima oleh Belanda. Melalui Agresi Belanda I dan II, perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda sebagai pemilik awal.  Buruh dan pegawai listrik yang tidak menerima penguasaan kembali ini kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas di daerah Republik Indonesia yang tidak diduduki oleh Belanda.

Tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomer 163, tanggal 3 Oktober 1953 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Bangsa Asing di Indonesia. Nasionalisasi akan dilakukan Pemerintah Indonesia kepada perusahaan listrik asing jika waktu konsesinya habis. Lima tahun pasca duterapkannya kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomer 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 Tentang Nasionalisasi Semua Perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 1958 Tetang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Dan Gas Milik Belanda.

Hal ini mengawali era penguasaan sektor ketenagalistrikan nasional oleh pemerintah. Untuk menjalankan fungsinya kemudian pemerintah membentuk Perusahaan Listrik Nasional (PLN) untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Pada tahun 2004 PLN yang sebelumnya merupakan perusahaan umum (Perum) dirubah statusnya menjadi Perusahaan Terbatas (PT). setahun setelah pergantian tersebut PT. PLN membentuk anak perusahaan, yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali I (PJB I)  dan Pembangkitan Jawa-Bali II (PJB II).

Mengapa Undang-Undang Ketenagalistrikan Harus Diubah?

Sama halnya dengan keberadaan sektor usaha ketenagalistrikan, keberadaan regulasi yang mengatur keberadaan usaha disektor tersebut juga di mulai oleh Pemerintahan Belanda. Di masa penguasaan penjajah, Pemerintah Belanda sempat mengeluarkan regulasi ketenagalistrikan, diantaranya adalah Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 No. 190 yang telah beberapa kali diubah.  Regulasi terakhir yang pernah di keluarkan adalah Ordonansi tanggal 8 Februari 1934 (Staatsblad Tahun 1934 No. 63).

Pemerintah Indonesia sendiri baru memiliki UU ketenagalistrikan tahun 1985, yaitu UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Dalam perkembangannya UU tersebut mendapatkan beberapa perubahan, yaitu tahun 2002 melalui UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan usulan yang saat ini sedang berjalan, tahun 2009.

Usulan perubahan atas UU No. 15 Tahun 1985 terebut, telah memunculkan pro dan kontra. Alasan pro dan kontra tersebut tidak jauh berbeda, baik pada usulan perubahan tahun 2002 maupun tahun 2009.  Secara umum pihak yang pro terhadap perubahan berpendapat bahwa keberadaan UU No.15 tahun 1985 sudah tidak relevan dengan perkembangan, kewajiban pemerintah untuk memenuhi tenaga listrik bagi masyarakat telah  merugikan negara karena pemerintah harus menaggung subsidi, dan  merugikan masyarakat Indonesia karena bentuk usaha di bidang usaha ketenagalistrikan berbentuk monopoli dan menghalangi perusahaan swasta untuk masuk.

Sedangkan pihak yang kontra terhadap perubahan (status quo), berpendapat bahwa draft yang ditawarkan bertentangan dengan UUD 1945, dan liberalisasi sektor ketenagalistrikan berpotensi merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia karena disinyalir penuh dengan kepentingan asing.

Artikel lengkap klik  babak-baru-liberalisasi-usaha-ketenagalistrikan-nasional

Lukman Hakim, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Yogyakarta


About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment