HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

APBN Selalu Defisit, Beban Utang Membengkak

February 28
06:58 2009

Terlepas dari efektivitas stimulus fiskal terhadap kinerja perekonomian, pada era pemeritntahan SBY-JK, APBN selama ini selalu direncanakan defisit. Defisit dibiayai dengan penjualan aset negara (privatisasi) dan penarikan utang baru.

Pada tanggal 24 Februari 2009 pemerintah mengajukan Dokumen Perubahan Asumsi Penerimaan dan Belanja Negara kepada Panitia Anggaran DPR RI. Wacana yang berkembang sebelumnya, pemerintah akan mengajukan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2009 (APBNP 2009). Namun kemudian dengan menggunakan pasal darurat, yaitu pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009, akhirnya pemerintah hanya mengajukan Dokumen Perubahan Asumsi Penerimaan dan Belanja Negara.

Akan dilakukannya perubahan APBN 2009 oleh pemerintah sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak pihak. Hal itu terkait dengan perubahan-perubahan ekonomi yang begitu cepat mulai kuartal III 2008. Ditengah gejolak ekonomi global yang dipicu oleh krisis keuangan Amerika Serikat, besaran asumsi makroekonomi yang dibuat oleh pemerintah dinilai oleh banyak pihak terlalu optimistik. Pembacaan pemerintah terhadap trend perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2009 tidak akurat. Melambatnya laju perekonomian Indonesia sebagai dampak melambatnya laju perekoniman global tidak terprediksi dengan baik. Penurunan harga BBM sebagai akibat melambatnya perekonomian global juga kurang diperhitungkan dan diantisipasi oleh pemerintah.

Pada akhir tahun 2008 pemerintah mulai menyadari bahwa asumsi makroekonomi yang telah dibuatnya tidak lagi realistis sebagai dasar penyusun APBN 2009. Bahkan pemeritah telah menganggap perekonomian Indonesia dalam keadan krisis, sehingga pasal 23 UU No.41 Tahun 2009 dipergunakan. Adapun asumsi makroekonomi yang berubah secara sigifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan harga minyak nasional. Ketiga asumsi makroekonomi tersebut berpegaruh besar terhadap besaran penerimaan, belanja, dan defisit APBN (postur APBN).

Dalam waktu 1 kali 24 jam, akhirnya Panitia Anggaran DPR RI mengesahkan Dokumen Perubahan Asumsi Penerimaan dan Belanja Negara yang dajukan pemerintah. Asumsi makroekonomi yang telah disepakati tersebut adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi: 4,5 %, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 11.000,-, harga minyak ICP sebesar US$ 45 per barel, lifting minyak sebesar 960 ribu barel per hari, inflasi sebesar 6 %, dan SBI 3 bulan: tetap 7,5%. Bila dibandingkan dengan sumsi makroekonomi dalam APBN 2009, perubahannya adalah pada pertumbuhan ekonomi (minus1,5 %), inflasi (plus 0,2 %), nilai tukar rupiah (terdepresiasi Rp.1.600,-), dan harga minyak (minus US$ 35 / barel).

Sementara itu besaran pedapatan dan belanja negara adalah sebagai berukut: pendapatan negara sebesar Rp.847,7 trilyun, dengan rincian pendapatan pajak sebesar Rp.660,9 trilyun, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.185,9 trilyun, dan Hibah sebesar 0,9 trilyun. Sedangkan belanja negara sebesar Rp.987,2 trilyun, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebasar Rp.683,5 trilyun, dan belanja pemerintah daerah sebesar Rp.303,1 trilyun. Dengan demikian besarnya defisit adalah sebesar Rp.139,5 trilyun. Bila dibandingkan dengan postur APBN 2009, perbedaanya adalah pendapatan negara (minus Rp.138 trilyun), belanja negara (minus Rp.49,9 trilyun), dan defisit ( plus 88,2 trilyun).

Defisit Anggaran dan Beban Utang

Dalam kondisi perekonomian yang sedang krisis, stimulus fiskal adalah tindakan yang lazim dilakukan pemerintah manapun untuk memacu perekonomian. Maka wajar jika Panitia Angaran DPRI RI menyepakati stimulus fiskal yang diajukan pemerintah. Besarnya stimulus fiskal tersebut adalah Rp.73,3 trilyun, yang berakibat pada meningkatnya defisit APBN menjadi 139,5 trilyun. Namun kemudian perlu dicermati mengenai alokasi stimulus fiskal tersebut, diamana Rp.56,3 trilyun untuk stimulus perpajakan dan kepabeanan, dan Rp.17 trilyun untuk stimulus belanja negara (12,2 trilyun didalamnya terdapat belanja infrastruktur). Dengan alokasi seperti ini, pihak yang mengharapkan porsi belanja infrastruktur yang besar dan berharap akan adanya penyerapan tenaga kerja secara massal akan kecewa. Bagaiaman tidak, misalnya belanja infrastruktur pertanian hanya Rp.300 milyar, dan infrastruktur perumahan rakyat Rp.400 milyar. Tidak akan banyak tenaga kerja yang terserap dan infrastruktur yang terbangaun.

Terlepas dari efektivitas stimulus fiskal terhadap kinerja perekonomian, pada era pemeritntahan SBY-JK, APBN selama ini selalu direncanakan defisit. Pada tahun 2005, defisit direncanakan Rp.24,94 trilyun dengan realisasi Rp.14,41 trilyun. Semenatara itu pada tahun 2006, defisit direncanakan Rp.39,98 trilyun dengan realisasi Rp.29,14 trilyun. Sedangkan pada tahun 2007, defisit direncanakan 58,29 trilyun dengan realisasi Rp.49,84 trilyun. Pada tahun 2008, defisit direncanakan Rp.73,1 trilyun dengan realisasi Rp.4,3 trilyun.

Secara teoritis, anggaran defisit adalah anggaran yang memang direncanakan defisit, pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya. Hal ini ditempuh untuk merangasang pertumbuhan ekonomi, dengan cara meningkatkan permintaan agregat. Diharapkan, kemudian nantinya tambahan pendapatan akan lebih besar dari defisit pengeluaran yang direncanakan. Anggaran defisit juga diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dicermati pos-pos pengeluarannya, apakah akan berdampak ekspansif atau tidak?. Biarpun defisit, namun jika digunakan untuk membayar bunga utang dan cicilan utang (pos pembiayaan), maka dampak ekspansifnya tidak akan didapat. Dan hal inilah yang terjadi selama ini, defisit anggaran lebih banyak digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya.

Defisit APBN selama ini dibiayai dengan penjualan aset negara (privatisasi) dan penarikan utang baru. Dengan semakin menipisnya aset yang bisa diprivatisasi, maka penarikan utang baru yang akan diandalkan. Terkait dengan anggaran yang selalu defisit, maka jumlah utang dan beban utang pemerintah juga semakin meningkat. Pada tahun 2005 stock utang (UDN dan ULN) sebesar Rp.1.200 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sebesar Rp.140 trilyun. Pada tahun 2006 stock utang (UDN dan ULN) sebesar Rp.1.300 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sebesar Rp.189 trilyun. Pada tahun 2007 stock utang (UDN dan ULN) sebesar Rp.1.380 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sebesar Rp.198 trilyun. Pada tahun 2008 stock utang (UDN dan ULN) sekitar Rp.1.400 trilyun dengan beban utang (bunga dan cicilannya) sekitar Rp.200 trilyun.

Dengan melihat APBN yang selalu defisit, dan jumlah utang, serta beban utang yang semakin meningkat, pantas bagi kita untuk khawatir dengan keberlangsungan fiskal Indonesia. Apalagi penerimaan negara dari SDA bisa dipastikan trendnya akan turun, karena semakin terkuras. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan kebijakan fiskal yang mendasar, jika tidak maka kebangkrutan fiskal Indonesia bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Semoga tidak terjadi. (Ayib Rudi,  peneliti Bright Institut, Jakarta)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment