HMINEWS.COM

 Breaking News
  • Vakum sejak 2011, Pengurus HMI Cabang Jepara Akhirnya Dilantik HMINEWS.COM – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jepara periode 2018-2019 sukses menggelar pelantikan pada Sabtu (28/7/2018) bertempat di gedung Shima Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 17 orang pengurus HMI Cabang Jepara...
  • Pengurus Besar HMI Resmi Dilantik HMINews.com-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) MPO periode 2018-2020 resmi dilantik di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2018) lalu. Dalam pelantikan tersebut, Pengurus PB HMI dikukuhkan langsung oleh Ketua...
  • Masyarakat Papua Sambut Hangat Kongres HMI ke-31 HMINEWS.COM – Kongres HMI ke-31 sukses dibuka di gedung Aimas Convention Centre (ACC) kabupaten Sorong pada Minggu 28 Januri 2018. Kongres kali ini mengangkat tema “HMI untuk umat dan bangsa; merawat generasi...
  • Pancasila dan Pembubaran Ormas Radikal Belakangan ini wacana pembubaran organisasi yang (dianggap) menentang Pancasila ramai dibicarakan. Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei, usai memberi sambutan dalam acara Mukernas dan Halaqah Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta menyampaikan bahwa wacana pembubaran itu sedang dikalkulasi oleh menkopolhukam....
  • PB HMI Sambut Baik Vonis Terhadap Ahok HMINEWS.COM, Vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat tanggapan dari PB HMI MPO. Direktur Eksekutif Lembaga Kekaryaan Bantuan Hukum (LKBH) PB HMI,...

Penyimpangan Penerimaan Subsidi BBM

November 26
22:11 2008

Penyimpangan terjadi pada penerimaan subsidi BBM yang mengakibatkan Negara kehilangan potensi pendapatan hingga triliunan rupiah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK untuk tahun 2006 dan 2007, Penerimaan Negara (MAP 423431) hanya tercatat sebesar Rp. 107.248.237.896. Padahal seharusnya total penerimaan Negara dari Laba Bersih Minyak (LBM) ini senilai Rp. 21,427 triliun. Maka telah terjadi kekurangan penerimaan Negara senilai Rp. 21,321 triliun untuk tahun 2006 dan 2007.

Data tersebut ditemukan Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan penelitian dan perhitungan subsidi BBM yang mengacu pada hasil pemeriksaan BPK dan LKPP 2006-2007 yang disesuaikan dengan UU APBN 2008. Adapun hal tersebut disampaikan pada Konferensi Pers di markas ICW Jl. Kalibata Timur IVD No.6, (20/11) oleh Firdaus Ilyas, Koordinator Pusat Data dan Informasi ICW. Ia menyampaikan bahwa Negara kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak/belum disetorkan oleh PT. Pertamina.

PNBP yang belum disetorkan itu berasal dari pajak Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM untuk Tahun 2006-2007 sebesar RP.21,321 triliun. Sedangkan  pada Tahun 2008 negara kehilangan potensi Pendapatan dari Laba Bersih hasil penjualan BBM sebesar Rp.24,320 triliun. Jadi total penerimaan negara yang hilang mencapai Rp.45,641 triliun.

Dari temuan penyimpangan  itu ICW menekankan bahwa pemerintah sudah seharusnya menurunkan harga BBM khususnya harga premium dan masih bisa menghemat anggaran subsidi BBM untuk tahun 2008 yang berdasarkan pada harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) dan harga Mean Oil Platts Singapore (harga patokan BBM).

Untuk itu ICW merekomendasikan: (1) Meminta BPK untuk melakukan Audit terhadap Penerimaan Negara (PNBP) dari Laba Hasil Penjualan BBM. (2) Mengembalikan Tata Cara dan Perhitungan Subsidi BBM,  dari MOPS +alfa kebentuk Cost plus Fee. Agar lebih menguntungkan keuangan Negara dan juga PT Pertamina sebagai perusahaan. (Nofri Ryantie)

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment